MAKASSAR, BKM — Rencana Pemerintah Kota Makassar menambah armada bus listrik pelajar melalui skema sewa mendapat tanggapan positif dari DPRD Kota Makassar. Meski mendukung, legislator mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil terburu-buru dan harus dikaji secara menyeluruh.
Langkah ini sebelumnya digulirkan Pemkot sebagai solusi transportasi ramah lingkungan dan efisien, sekaligus meringankan beban keluarga pelajar dalam hal biaya transportasi. Namun, DPRD menilai aspek pembiayaan jangka panjang perlu jadi perhatian serius.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Makassar, Fahrizal Fahmi Husain, menilai skema sewa dapat menjadi opsi efisien karena menekan beban biaya perawatan dan operasional yang biasanya ditanggung pemerintah.
”Kalau sistemnya sewa, maka perawatan ditanggung pihak penyedia, ini bisa meringankan APBD. Tapi perlu perhitungan matang agar tidak justru lebih boros dalam jangka panjang,” ungkapnya, Selasa (29/7).
Lanjut Legislator Fraksi PKB Makassar juga menekankan pentingnya optimalisasi armada di luar jam sekolah. Ia menyarankan agar bus tetap produktif di siang atau sore hari. “Jangan sampai hanya digunakan pagi hari lalu mangkrak. Harus ada strategi pemanfaatan yang jelas,” katanya.
Senada, anggota Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Budi Astuti, mengapresiasi inisiatif ini yang menurutnya akan membantu pelajar dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. “Kami mendukung penuh program ini, banyak pelajar yang bergantung pada motor orang tuanya. Dengan bus listrik, lebih hemat, aman, dan ramah lingkungan,” ucapnya.
Namun ia mengingatkan agar pemerataan layanan menjadi perhatian, termasuk evaluasi trayek dan jadwal operasional. “Jangan hanya fokus di pusat kota. Wilayah pinggiran juga harus mendapat hak layanan yang sama,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, H. Meinsani Kecca, meminta agar rencana ini tidak dilepaskan dari kerangka besar sistem transportasi kota. “Program ini harus sinkron dengan perencanaan transportasi jangka panjang kota. Jangan sampai semangatnya bagus, tapi tidak terintegrasi,” ujarnya.
Meinsani juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyewaan bus. Ia menekankan agar publik diberikan informasi terbuka soal pihak penyedia, durasi kontrak, hingga biaya sewa yang dibayarkan. “Kita tidak ingin muncul polemik di belakang hari. Harus ada keterbukaan sejak awal agar semua bisa mengawasi,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan rute dan jadwal. Menurutnya, partisipasi ini akan membuat program lebih tepat sasaran. “Sekolah tahu kebutuhan siswanya, maka mereka harus dilibatkan dalam penyusunan rute dan jam operasional,” tegas legislator asal PPP itu.
Terakhir, ia mendorong evaluasi terhadap penggunaan armada bus yang telah ada. “Jangan sampai armada sebelumnya tidak dimanfaatkan maksimal lalu kita tambah lagi. Evaluasi penting agar kebijakan lebih efektif dan efisien,” tuturnya.(Ita)
