BERITAKOTAMAKASSAR.COM — Wakil Gubernur Sulsel Hj Fatmawati Rusdi mengungkap fakta terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menemukan adanya SPPG di beberapa daerah di Sulsel yang terindikasi tidak layak beroperasi dengan sejumlah kekurangannya.
Salah satu yang disoroti adalah dapur SPPG yang berlokasi di Kecamatan Marintengngae, Kabupaten Sidrap. Ia menyebut tempat tersebut tidak memenuhi standar.
”Kita tidak mau dapur seperti itu, dan tidak mau ada kejadian seperti di daerah lain. Di lokasi itu (SPPG Marintengngae) di garasi rumah, atapnya spandek. Panas sekali,” ungkap Wagub, Selasa 7 Oktober 2025.
Ia diwawancarai BKM usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sulsel, sesaat sebelum meninggalkan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang menjadi kantor sementara DPRD Sulsel.
Wagub Fatma yang terlihat kesal dengan temuannya itu, sesekali memperlihatkan sejumlah video dan foto-foto layanan yang kurang bagus. Ia bahkan dengan terang-terangan menyebut bahwa dapur SPPG di Maritengngae tersebut tidak memiliki IPAL hingga izin dari Dinas Kesehatan.
”Tidak punya IPAL. Itu kan tidak benar. Terus, tidak punya izin dari Dinas Kesehatan juga. Bahkan belum melapor, kok bisa beroperasi,” cetus Fatma dengan nada heran.
Atas temuannya itu, Wagub meminta ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera mengambil tindakan menutup dapur yang tidak memenuhi berstandar dan tak mengantongi izin.
“Saya minta ke BGN, tolong segera ada tindak lanjut terhadap dapur yang tidak berstandarisasi. segera tutup. Kita tidak mau ada kejadian luar biasa, khususnya peristiwa keracunan terhadap anak-anak kita di sekolah,” pinta mantan Wakil Wali Kota Makassar ini.
Terkait temuannya itu, Wagub yang juga politisi Partai Nasdem itu mengaku telah melaporkan hal ini kepada Komisi IX DPR RI. ”Saya bilang bahwa saya protes dapur ini. Fasilitas diloloskan tanpa izin, tanpa IPAL. Seharusnya kan punya sertifikat higienis. IPALnya juga harus dicek,” tandasnya.
“Menurut teman-teman yang punya dapur (SPPG), pisaunya saja kurang satu tidak dikasih surat izin operasi. Ini yang saya temukan jelas-jelas bisa, meski belum memenuhi syarat. Ada apa?” ketus Fatma dengan nada penuh tanya.
Guna menindaklanjuti apa yang ditemukannya, Wagub meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk tim terpadu. ”Makanya, saya meminta bikin tim terpadu. Semua kabupaten/kota kita turun, karena semua mau program MBG berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Menurut pengakuan Fatma, dirinya turun langsung memantau lokasi karena adanya anak sekolah yang sakit perut usai mengonsumsi makanan MBG untuk makan siang.
”Saya menindaklanjuti informasi yang masuk kalau sudah ada yang sakit perut karena makan siang MBG. Tapi belum bisa diidentifikasi secara pasti, apakan karena keracunan akibat makan siang. Kejadiannya pas hari Jumat. Tapi sudah ada laporan masuk ke Dinkes. Makanya, Dinkes langsung turun,” pungkas istri anggota DPR RI dua periode Rusdi Masse ini. (rif)
