BERITAKOTAMAKASSAR.COM — Kabar gembira bagi warga Barombong dan sekitarnya yang kerap menghadapi kemacetan di sekitar jembatan Barombong. Pemerintah Kota Makassar bersama Pemprov Sulsel serta pemerintah pusat melalui Kementerian PU melalui Balai Besar Jalan segera membangun satu jembatan lagi di kawasan tersebut.
Kehadiran jembatan itu diharapkan mampu meminimalisir kemacetan yang cukup parah di jam-jam padat, apalagi saat jam pergi dan pulang kantor. Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter.
Pemerintah Kota Makassar diberi tugas membebaskan lahan di sana. Sementara untuk pendanaan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah pusat.
Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana. Pada Selasa sore, 4 November 2025, Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekkot Makassar Andi Zulkifly Nanda, Camat Tamalate Emil, Kadis Pertanahan Sri Sulsilawati, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri.
Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya. Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.
Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut. Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan Balai Besar Jalan dan pihak pengembang GMTD. Ini menjadi jembatan baru atau kembar nantinya.
“Pemerintah Kota Makassar akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata lelaki yang akrab disapa Appi itu.
“Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” tambahnya.
Munafri juga menjelaskan skema kerja sama dalam proyek tersebut, di mana Pemerintah Kota Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai.
“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya.
Langkah cepat Wali Kota Makassar ini menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan. Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Munafri menegaskan bahwa proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026. “Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai,” pungkasnya.
Anggota DPRD Makassar Mendukung
Anggota DPRD Makassar pun mendukung rencana hadirnya jembatan baru di Barombong. Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad, menilai langkah tersebut merupakan keputusan strategis untuk menjawab persoalan klasik kemacetan di wilayah selatan kota yang kini semakin parah.
“Langkah Pak Wali Kota untuk pembebasan lahan dan satu jembatan lagi di Barombong itu sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Rabu, 5 November 2025.
Menurut politisi Demokrat itu, kebijakan yang diambil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan padatnya arus kendaraan di kawasan tersebut.
“Pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak, maka kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tegas Ray Suryadi.
Ray menjelaskan, persoalan kemacetan di barat perbatasan Kota Makassar dan Takalar bukan hal baru. Namun, kondisi saat ini disebutnya sudah berada di titik mengkhawatirkan, terutama di ruas jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pesisir selatan.
Arus kendaraan yang tinggi di sekitar Jembatan Barombong setiap pagi dan sore membuat kawasan tersebut menjadi titik kemacetan kronis. Dia menyebut, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama.
“Apalagi, Kota Makassar ini sudah lama bergulat dengan kemacetan. Jumlah kendaraan sekarang jauh lebih banyak dari jumlah manusianya. Kendaraan lama masih tetap beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini akan semakin kompleks,” jelasnya.
Ray menilai pembangunan jembatan kembar Barombong bukan hanya untuk menambah kapasitas lalu lintas, melainkan juga untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Makassar.
Menurutnya, kawasan pesisir seperti Barombong, Tanjung Merdeka, dan sekitarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering terkendala akibat akses jalan yang padat.
”Jembatan Barombong ini adalah muara kendaraan dari berbagai arah. Wilayah timur, barat, dan utara punya alternatif jalur, tapi bagian selatan hanya bertumpu di Barombong. Jadi, membangun jembatan kembar itu bukan hanya soal mengurai macet, tapi juga membangun konektivitas jangka panjang,” jelasnya.
Ray juga menegaskan, jika proyek ini tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa berantai terhadap produktivitas warga dan perekonomian kota secara keseluruhan.
Politikus muda ini menilai fenomena urbanisasi baru yang terjadi di kawasan selatan, terutama di wilayah Galesong dan perbatasan Makassar–Takalar. Banyak warga yang memilih tinggal di kawasan tersebut karena harga tanah dan rumah yang lebih terjangkau, namun tetap beraktivitas di pusat Kota Makassar.
Sekarang banyak warga Makassar yang bermigrasi ke Galesong karena harga tanah di kota sudah tinggi. Tapi aktivitas mereka tetap di Makassar.
“Itu berarti arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan jembatan kembar Barombong harus jadi prioritas,” terangnya.
Kendati mendukung penuh rencana pembangunan jembatan kembar, Ray mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan strategi pengendalian kendaraan bermotor di kota. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola lalu lintas dan pengendalian jumlah kendaraan pribadi.
“Saya yakin, sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, jembatan baru itu pun bisa kembali padat
kalau tidak ada pengaturan,” terangnya.
Ray berharap, Pemkot Makassar bersama DPRD dan pihak terkait dapat menjadikan proyek Jembatan Kembar Barombong sebagai prioritas strategis dalam rencana pembangunan kota tahun mendatang.
“Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang” pungkasnya. (rhm)
