MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mempertanyakan pelatihan kerja yang selama ini dijalankan pemerintah kota Makassar. Meski berbagai pelatihan rutin digelar setiap tahun, angka pengangguran dinilai belum mengalami penurunan yang signifikan.
Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan salah satu persoalan utama yang masih terjadi adalah belum optimalnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghubungkan peserta pelatihan dengan peluang kerja yang tersedia.
Ia menilai pelatihan kerja tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri agar peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat segera terserap ke pasar kerja.
“Berbagai pelatihan yang selama ini dilaksanakan masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sistem yang mampu memastikan peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana program pelatihan kerja ini tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang terserap di dunia usaha,” ungkapnya, Senin (1/6).
“Selama ini banyak peserta yang telah mengikuti pelatihan, bahkan memiliki keterampilan yang cukup baik, tetapi setelah selesai mereka kembali menganggur karena tidak ada jembatan yang menghubungkan mereka dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja ini yang harus dibenahi oleh pemerintah,” tambahnya.
Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem data terpadu yang mampu memetakan kompetensi peserta pelatihan sekaligus kebutuhan tenaga kerja yang ada di berbagai sektor usaha.
“Harus ada basis data yang jelas dan terintegrasi misalnya peserta mengikuti pelatihan otomotif, maka setelah lulus harus ada pemetaan perusahaan atau bengkel yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tersebut. Begitu juga pelatihan tata boga, desain grafis, konstruksi maupun bidang lainnya, jangan sampai pelatihan berjalan sendiri sementara kebutuhan pasar kerja bergerak ke arah yang berbeda. Kalau pola ini tidak diperbaiki, maka pelatihan hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa memberikan dampak besar terhadap penurunan pengangguran,” bebernya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Irmawati Sila menegaskan bahwa pemerintah harus mulai mengubah pendekatan program pelatihan kerja dengan mengedepankan konsep link and match antara pelatihan dan kebutuhan dunia industri. Menurutnya, setiap perusahaan yang membuka lowongan kerja harus dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memanfaatkan lulusan pelatihan yang telah dipersiapkan sesuai kebutuhan pasar.
“Pelatihan kerja harus memiliki tujuan yang jelas, yakni menciptakan tenaga kerja siap pakai yang langsung dapat diserap oleh perusahaan. Ketika ada kebutuhan tenaga kerja di bidang tertentu, maka peserta yang dipersiapkan adalah mereka yang telah mendapatkan pelatihan sesuai bidang tersebut dengan cara ini, proses rekrutmen menjadi lebih cepat dan peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan juga semakin besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program pelatihan kerja tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari jumlah peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan.
“Kami tidak ingin pelatihan hanya menjadi kegiatan seremonial yang selesai ketika sertifikat dibagikan yang paling penting adalah memastikan peserta mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki. Pemerintah harus melakukan pendampingan pascapelatihan, membangun komunikasi dengan perusahaan, dan memastikan proses penempatan tenaga kerja berjalan efektif. Prinsipnya sederhana, menempatkan orang sesuai keahlian dan bidang yang dikuasainya ini untuk penurunan angka pengangguran di Kota Makassar,” tuturnya. (ita)
