Sinjai, BKM– Sektor pertanian sebagai pilar ekonomi utama di Kabupaten Sinjai terus mendapatkan pengawalan ketat dari jajaran eksekutif. Guna mengantisipasi dinamika iklim dan menjaga kontinuitas pasokan pangan, pemerintah daerah bergerak taktis mengoptimalkan sisa masa tanam melalui manajemen perluasan lahan yang terukur.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sinjai, Dra. Hj. Ratnawati Arif. Pertemuan berkala ini dipusatkan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai pada Senin, 15 Juni 2026 siang.
Agenda ini bernilai strategis karena dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian RI selaku Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, guna menyelaraskan peta jalan ketahanan pangan pusat dan daerah.
Pimpinan daerah menegaskan bahwa komoditas padi tetap menjadi penopang utama stabilitas ekonomi kemasyarakatan, sehingga diperlukan lompatan metode kerja agar target produksi tahunan dapat terpenuhi secara maksimal.
“Langkah konkret yang kita lakukan adalah melalui penambahan luas tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimasi lahan, serta percepatan masa tanam. Sinergitas berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Bupati Ratnawati.
Apresiasi tinggi turut disampaikan pihak pemda atas dukungan stimulan dari Kementerian Pertanian yang selama ini merealisasikan bantuan berupa benih unggul, alokasi pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, hingga hibah Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern bagi kelompok tani lokal.
“Bantuan tersebut telah memberikan dampak nyata dan meringankan beban para petani kita di lapangan. Sinergi antara program pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam mengakselerasi LTT,” tambahnya pada Senin, 15 Juni 2026.
Menghadapi tantangan musim kemarau, bupati menginstruksikan Dinas Pertanian, BPS, petugas POPT, hingga jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memperketat pendampingan di tingkat tapak. Langkah mitigasi difokuskan pada optimalisasi pompanisasi serta pengawasan distribusi air agar aset persawahan warga terhindar dari risiko gagal panen.
Melalui konsolidasi program pada pertengahan Juni 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai optimistis mampu meningkatkan kesejahteraan sosiologis para petani sekaligus memperkokoh posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan penyangga di Sulawesi Selatan.
