Gubernur Dorong Percepatan Pembangunan SPAM

POLEWALI, BKM — Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dua kabupaten di Provinsi Sulbar, yakni Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman) baru bisa dilaksanakan pada tahun 2020.
Perwakilan Dirjen Pengembangan SPAM, Suli Melayati, menyampaikan, target pemerintah ditahun 2019 akan mencapai 100 persen pengembangan SPAM. Dan ditahun 2035, pemerintah berusaha menjamin ketersediaan pengelolaan kebutuhan air bersih sampai anak dan cucu generasi bangsa tetap terpenuhi.
”Kontruksi pembangunan akan dimulai ditahun 2020 dikarenakan dalam perencanaan tersebut membutuhkan persiapan matang serta melalui beberapa koridor yang sudah menjadi ketentuan, baik dari segi lelang, peninjauan lokasi, dan perencanaanya,” ungkap Suli saat pertemuan sinkronisasi perjanjian kerjasama teknis SPAM Regional di Baruga Todilaling Matakali, Kamis (15/3).
Terkait pembiayaan, kata Suli, dari dana APBN yang memiliki keterbatasan dan tidak mampu memaksimalkan kinerja tersebut. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama terhadap pihak swasta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PU dan PR.
Menanggapi keinginan Pemprov Sulbar yang ingin mempercepat pembangunan SPAM, dari pihaknya sangat tidak mungkin dilaksanakan ditahun 2019. Hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dari pihaknya.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar sangat mengharapkan pembangunan SPAM tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2019. Disampaikan, untuk percepatan pembangunan SPAM, Pemprov Sulbar siap mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar.
”SPAM merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat Sulbar. Dimana, Polman memiliki limpahan air yang sangat banyak. Begitu pun Kabupaten Majene. Tapi untuk daerah Majene, ketersediaan air baku tersebut masih sangat minim. Untuk sarana dan prasarana sangat dibutuhkan kerjasama dari pihak swasta demi memenuhi kebutuhan air di seluruh wilayah Sulbar,” kata Ali Baal.
Masih kata Ali Baal, pembangunan SPAM tersebut akan terbagi dalam beberapa tahapan. Diawali dari Kabupaten Polman dan Majene, selanjutnya akan dikembangkan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Begitu pun Kabupaten Pasangkayu memiliki tingkat air kurang bersih.
Plt Bupati Polman, Amujib mengatakan, Pemkab Polman dan Majene pada prinsipnya akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk yang telah disetujui gubernur Sulbar. Hanya saja dibutuhkan data yang konkret jumlah besaran anggaran yang akan digunakan. Sehingga Pemkab Polman siap menghadapi pembangunan SPAM yang akan dibuat.
”Seluruh dokumen sudah tertuang antara Pemkab Polman dan Majene, maka pihak kami akan mengikuti hasil kesepakatan hari ini,” tandas Amujib yang juga menjadi Kepala BKD Sulbar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar, Nasaruddin, menyampaikan, pembahasan SPAM tersebut memang sudah beberapa kali dilakukan. Dimana, pemerintah pusat merespon baik keinginan Pemprov Sulbar. Hal tersebut memang sangat penting mengingat kebutuhan air bersih dikalangan masyarakat Sulbar masih minim.
Ditambahkan, sekiranya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat memerhatikan kewajiban masing-masing dalam kepengurusan tersebut, baik dari penyediaan dokumen, lokasi dan anggaran agar ke depan tidak lagi menghambat proses yang sudah direncanakan secara bersama. (ala/mir/c)