Pembangunan Gedung Kantor Utamakan di Pulau

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar untuk mengutamakan pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan yang berada di pulau.
Rencananya Dinas PU akan membangun kantor lurah di kantor Lurah Bakung, Kantor Lurah Laikang, dan Kantor Lurah Minasa Upa, serta kantor Kecamatan Pulau Sangkarrang. Di mana ketiga kawasan tersebut masuk wilayah pemekaran dengan anggaran gedung kantor lurah sebesar Rp1,2 M dan kantor kecamatan sebesar Rp2,3 M.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Syamsuddin Kadir, mengatakan, PU perlu merancang terlebih dahulu fisik dari kantor lurah yang akan dibangun, sehingga dengan anggaran tersebut, tidak ada proses pembangunan yang mandek di tengah jalan.
“Kalau untuk membangun kantor lurah di satu kecamatan dengan anggaran segitu cukup untuk membangun. tergantung bagaimana bentuk renovasi gedungnya, kalau fisik itu sudah cukup,”ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Selasa (24/4).
Lanjut legislator Fraksi Golkar ini mengakui, selama ini ada beberapa gedung kantor lurah dan kecamatan yang perlu direnovasi, utamanya wilayah yang mengalami pemekaran di tahun lalu. Apalagi ia menilai pembangunan dan renovasi gedung lurah dan kecamatan di Makassar selalu tidak terealisasi dengan baik.
“Memang ada beberapa kantor lurah yang perlu dilakukan pembenahan dan renovasi kantor lurahnya. Hanya saja, anggaran tahun lalu tidak di eksekusia,” bebernya.
Anggota Komisi C DPRD Makassar lainnya, Irwan ST, menegaskan, untuk membangun gedung kelurahan dan Kecamatan dengan anggaran Rp3,5 miliar, Dinas PU perlu meninjau terlebih dahulu seperti luas lahan yang akan dibangun dan memastikan lahan tersebut adalah aset Pemerintah Kota Makassar.
“Untuk satu bangunan tergantung luas lahan yang tersedia, kalau menurut saya sudah pasti ada hitungannya dari Dinas PU. Saya kalau kecamatan paling untuk kepulauan karena yang lain sudah ada,” ucapnya.
Apalagi menurut legislator Fraksi PKS ini menilai, PU juga perlu melaporkan wilayah kelurahan dan kecamatan mana saja yang akan direnovasi, karena dewan sama sekali tidak mengetahui hitungan teknis pembangunannya. “Kalau pulau itu hampir semua harus direnovasi. Olehnya itu, perlu penjelasan PU karena itu sudah masuk dalam hitungan-hitungan teknis,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Muh Ansar, menjelaskan, Dinas PU Makassar akan melakukan pelelangan pembangunan gedung Kantor Lurah dan Kantor Kecamatan. Dengan perencanaan kantor Lurah nantinya berlantai dua, dimana akan dilengkapi dengan ruang yang menunjang kinerja dari pemerintah Kota Makassar, sedangkan Kantor Kecamatan nantinya akan berlantai tiga.
“Pelelangan kita lakukan ketika dokumennya sudah selesai perkelurahan Rp1,2 M, dan Kantor Kecamatan itu kita anggarkan Rp 2,3 M. Untuk perencanaanya sudah ada, memang diutamakan di kelurahan yang belum miliki gedung dulu,” tuturnya. (ita)