MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar saat ini berusaha melakukan sosialisasi ke para pedagang yang masih berada di lapak sementara untuk segera masuk ke Pasar Sentral atau New Makassar Mal (NMM).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Muh Yasir, membenarkan hal itu. Hanya saja, Yasir belum bisa memastikan kapan seluruh pedagang beraktivitas di New Makassar Mal.
“Kami tidak bisa memberikan kepastian kapan pedagang yang menempati lapak sementara untuk direlokasi ke dalam gedung NMM. Kami berharap lebih cepat lebih baik apalagi jelang Bulan Suci Ramadan,” kata Yasir, Kamis (26/4).
Sebagai Ketua Tim Relokasi, Yasir memastikan, tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk tidak masuk menempati kios dan lods yang telah lama disediakan oleh PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR). Adapun harga kios dan lods telah ditetapkan sesuai dari hasil kesepakatan bersama.
“Kita mau lihat lagi bagaimana perkembangan dari hasil sosialisasi yang sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan rapat koordinasi. Rapatnya belum ditentukan jadwalnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Nuryanto G Liwang mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari ketua tim relokasi pedagang untuk kembali melakukan relokasi pedagang.
“Relokasi pedagang menunggu petunjuk teknis dari tim relokasi yang diketuai pak Yasir. Kalau petunjuk sudah ada relokasi pasti segera kita laksanakan lagi,” katanya.
Dari empat ruas jalan yang dijadikan sebagai lapak sementara pedagang, hanya satu ruas jalan yang sudah berhasil dibebaskan dari aktivitas pedagang yakni Jalan KH Agus Salim. Sementara bagian selatan, barat dan sebagian utara sisi gedung masih menunggu waktu dan petunjuk.
“Ada empat ruas jalan sekitar gedung yang dijadikan tempat pengungsian pedagang dan satu diantaranya sudah berhasil dibebaskan. Tiganya masih menunggu petunjuk dari ketua tim,” singkatnya.
Sehari sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Mal, H Andi Parenrengi, mengatakan, jika pihaknya dan beberapa pedagang sudah meminta MTIR untuk memberikan seluruh kunci lapak dan lods, namun pihak MTIR tak pernah merespon permintaan mereka.
Andi Parenrengi yang saat ini sedang melaksanakan umroh, menambahkan, jika para pedagang bahkan telah memiliki Lembaran Hasil Undian (LHU) untuk menempati lostnya. Yang artinya para pedagang sebenarnya telah memiliki hak untuk menggunakan tempat barunya tersebut.
Bahkan kata parenrengi, pedagang telah memberikan bentuk jaminan ke MTIR, jika setelah masuknya para pedagang baru akan akad kredit.
“Kita kasih bentuk jaminan ke PT Melati itu, setelah dua saampai tiga bulan para pedagang menempati tempat dagangannya baru kita akad kredit,” jelasnya.
Segala permintaan dari para pedagangpun dikatakan Andi Parenrengi tak pernah dipenuhi oleh pihak MTIR. Ia juga mengatakan tak pernah mendapat kepastian dari MTIR kapan bisa menempati tempat dagangannya.
“Kalau pedagang maunya cepat, itu saja. Secepatnya kita bisa tempati itu,” tegas Andi Parenrengi.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengaku, telah melakukan pertemuan membahas terkait relokasi pedagang masuk ke Makassar Mal. Pertemuan dihadiri pihak MTIR, BPK dan pedagang Pasar Sentral sekaligus membahas masalah harga yang telah ditetapkan BPK kisaran Rp42 juta per meter.
Dengan adanya pertemuan bersama yang dilakukan oleh pemerintah kota, MTIR, BPK dan pedagang diharapkan bisa menghasilkan solusi pada hasil nantinya. Dan pedagang sudah dapat mengisi kios dan lapak sebelum ramadan.
“Saya sudah pertemukan semua pihak dan target nanti sebelum ramadan kios dan lapak sudah diisi pedagang. Yang menjadi masalah sekarang ini ada di harga. Padahal berdasar keputusan BPK harga berkisar Rp42 juta per meter. Inilah tugas pemerintah bagaimana menyatukan perspektif harga berdasarkan keinginan BPK dan MTIR,” sebut Ical.
Adapun solusi ditawarkan kepada pedagang sebut Ical dengan memberikan sistem cicil kios dan lapak dengan angsuran bervariatif bagi pedagang yang tidak mampu dengan kios dan lapak yang telah ditetapkan. Dengan begitu pedagang semua dapat masuk dan memiliki kios serta lapak.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Wahab Tahir, mengatakan, persoalan pedagang terkait harga kios dan lapak harus diselesaikan. “Kita tidak tahu apakah bulan ramadan ini akan masuk atau tidak. Karena terakhir itu masih persoalkan harga kiosnya,” ungkapnya.
Selain itu legislator Fraksi Golkar ini juga menyebut, pedagang masih ditahan oleh pihak MTIR diakibatkan pedagang belum membayar uang muka atau angsuran pertama untuk beraktivitas di dalam kios.
“Memang di sana itu penetapan harga tersebut berdasarkan hasil audit atau perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ucapnya.(arf)
