MAKASSAR, BKM — Bus Rapid Transit (BRT) mulai beroperasi sejak 2014 lalu. Sejak beroperasi hingga saat ini, Damri terus merugi karena animo masyarakat untuk menggunakan transportasi massal tersebut sangat kurang.
Menurut General Manager Perum Damri Cabang Makassar, Ilyas Harianto, pada tahun 2017, Damri mencatat BRT mengalami kerugian sebesar Rp3 miliar.”Sebelum-sebelumnya ada Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, tapi kerugian paling tinggi di 2017. Dari awal kita operasikan BRT itu sudah rugi. Makanya direksi berpikir supaya BRT itu ditarik ke pusat,” kata Ilyas Harianto, Kamis (24/5).
Ia menjelaskan, meski diperlukan, namun BRT yang beroperasi saat ini tidak terlalu banyak, yakni hanya 12 unit dari 30 unit yang ada. Hal itu dikarenakan pihak Damri terbentur masalah biaya. Pasalnya, hingga saat ini, kata Ilyas, pemerintah belum memberikan subsidi untuk BRT.
“Sampai saat ini kita juga belum ada subsidi dari pemerintah. Jadi kita mengeluarkan biaya-biaya operasional itu sendiri. Jadi kita lakukan subsidi silang. Dari pendapatan bis lain, yang punya kita, lalu kita alihkan untuk subsidi BRT, supaya kita bisa eksis, bisa beroperasi,” tambahnya.
Ia menjelaskan, penghasilan BRT dalam sehari hanya berkisar Rp2 juta per 12 unit bus yang beroperasi, sementara biaya operasional bus mencapai Rp400 ribu per unit.
“Bagaimana caranya kita mau operasikan banyak sedangkan pendapatan itu kalau, kalau bukan Rp2 juta, biasa Rp1,8 juta atau Rp1,7 juta,” imbuhnya.
Ia mengatakan, hal tersebut telah berlangsung sejak awal pengoperasian BRT. Namun, kata Ilyas, tetap ada peningkatan pada akhir pekan meskipun sedikit.
“Sama. Awal-awal juga segitu. Kalau hari Minggu, itu bisa sampai 2 jutaan. Tapi biayanya per bus itu rata-rata Rp400 ribu. Bayangkan kalau misalnya 12 bis yang beroperasi dikali Rp400 ribu, hasilnya Rp4,8 juta Terus dikurangi pendapatan Rp1,8, apa tidak rugi itu,” papar dia.
Terkait subsidi, Ilyas mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan pada Kementerian Perhubungan.
“Dari pertama belum ada (subsidi). Ini saya sudah ajukan dari Kemenhub tapi kita dijanji programnya 2019. Mudah-mudahan bisa,” harapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sulsel untuk melakukan evaluasi terhadap BRT.
“Saya sudah bahas persoalan tersebut. Saya minta Bappeda melakukan evaluasi. Pasti ada sisi-sisi teknis dan operasional yang memang harus kita kendalikan,” ungkap Soni di ruang kerjanya.
Dia berharap dalam waktu tidak terlalu lama, Bappeda sudah bis melaporkan dimana titik lemahnya dan apa yang bisa diperbaiki untuk menghidupkan moda transportasi umum yang dijamin murah tersebut.
“Bappeda akan mengkoordinasikan persoalan ini dan memberi informasi dimana titik lemahnya dan apa yang bisa diperbaiki, ” ungkap Soni.
Dia menekankan, kendati saat ini masih sepi penumpang, namun BRT masih harus tetap beroperasi. Jangan berhenti. Sambil dicarikan formulasi yang bisa memberi dampak positif bagi operasional bus-bus milik Damri tersebut.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan terkait BRT, masalahnya cukup kompleks. Selain wacana agar ada subsidi dari Pemprov Sulsel hingga pengoperasi BRT bisa maksimal dan mendatangkan keuntungan, mungkin butuh integrasi antar moda transportasi, dan sosialisasi lebih intens.
Sejauh ini, tugas provinsi adalah penyediaan prasarana, diantaranya jalur dan halte. Sementara tugas Kementerian Perhubungan, untuk bantuan bus, dan PT Damri yang bertugas operasionalkan.
Secara progres, kata mantan Kepala Dinas Pariwisata itu, tahun 2012 studi rencana pengoperasian BRT rampung. Dilanjutkan dengan pembangunan halte dan marka di Losari pada tahun 2013.
Kemudian ada tahun 2014 hingga 2017, pembangunan halte dan marka koridor 2, 3 dan 4 dengan total 70 halte.
Hingga saat ini, total halte yang telah dibangun Dinas Perhubungan Sulsel sebanyak 154 buah.
Sementara bantuan bus dari Kementerian Perhubungan hingga saat ini sebanyak 80 unit dengan rincian sebanyak 20 unit diberikan pada tahun 2014, 30 di 2015, dan 30 di 2016.
Di awal-awal BRT beroperasi, lanjut Jufri, hanya dua koridor yang melayani penumpang. Yakni koridor 2 dan 3.
Namun dipertengahan jalan, pengelolaan oleh PT Damri tidak berjalan baik. Lebih banyak bus yang tidak jalan, karena setiap jalan merugi, kurang penumpang.
“Inilah yang akan kita carikan solusinya,” jelas Jufri.
Informasi tambahan dari Dinas Perhubungan Sulsel, untuk tahun 2019, telah diajukan subsidi dari anggaran APBN melalui BPTD (Balai Pengembangan Transportasi Darat) Wilayah XIX Sulselbar, sesuai hasil Konsultasi Regional Perhubungan di Manado. (rhm)
