MAKASSAR, BKM –Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, mengancam akan mengevaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja tidak maksimal dalam penyerapan anggaran di APBD 2018.
Soni bahkan meminta setiap OPD untuk mempercepat proses lelang dan pengerjaan fisik. Tak perlu menunggu proses pergantian Gubernur terpilih, karena baru akan dilantik bulan September mendatang.
“Silahkan lakukan lelang dengan transparan. OPD yang rendah dan anggaran tidak sanggup diserap akan dievaluasi. Kalau macet, tentu kita akan pindahkan melalui APBD Perubahan. Akan ditelusuri masing masing masalahnya,” ungkapnya.
Soni mengakui, keterlambatan proses lelang dikarenakan petunjuk teknis dari Kementerian terkait yang juga terlambat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menyebutkan setidaknya ada 10 OPD yang memiliki serapan anggaran di bawah 20 persen.
Diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (18,84 persen), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (18,31 persen), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (16,70 persen), Biro Hukum dan HAM (15,37 persen), serta Dinas Perhubungan (19,81 persen).
Selanjutnya, Dinas Pendidikan (15,27 persen), UPTD Balai Pelayanan Kesehatan (12,31 persen), Badan Penghubung Daerah (11,75 persen), UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri (6,40 persen), dan UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (4,41 persen).
“Khusus terkait dengan rendahnya daya serap lingkup Urusan Kesehatan disebabkan oleh perubahan status dari UPTD menjadi UPK/UPT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 81, 93 dan 94 Tahun 2018,” pungkasnya.
Kemarin, Kamis (19/7) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan DPRD Sulsel melakukan evaluasi kinerja terkait progres program kegiatan, penyerapan anggaran terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, dan instansi vertikal yang ada di daerah ini. Evaluasi itu dilaksanakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Triwulan II, di Makassar.
Khusus untuk OPD lingkup Pemprov Sulsel, berdasarkan data yang ada, evaluasi kinerjanya masih sangat rendah.
Khusus untuk kegiatan dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2018, realisasi anggaran yang telah terserap baru sekitar 30,45 persen. Dari total anggaran sebesar Rp9,69 persen, hingga bulan Juli, baru terserap sebesar Rp2,95 triliun.
Sementara untuk pelaksanaan fisiknya baru mencapai 32,62 persen dari 200 program dan 3.107 kegiatan. Kinerja Pemprov Sulsel ini pun mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Ketua DPRD Sulsel Moh Roem menyoroti rendahnya penyerapan anggaran tersebut.
Dia mengatakan alasan keterlambatan penyerapan anggaran hampir terjadi setiap tahun. Semua bersoal pada proses atau mekanisme tender yang sangat lambat.
Padahal, penetapan setiap tahunnya selalu tepat waktu. Tidak pernah lewat dari bulan Desember.
“Saya juga bertanya-tanya, ini penyebabnya apa. Kenapa tender selalu terlambat. Masa adminsitrasi proyek dilakukan selama satu semester. Malah sampai sekarang masih ada yg belum tender, ” kata M Roem.
Dia berasumsi, keterlambatan bisa diakibatkan karena tenaga teknis yang kerap dimutasi. Diisi orang baru lagi sehingga harus dilatih untuk tahu tugas pokok dan fungsinya.
Dia pun meminta agar proses tender perencanaan pembangunan dilakukan di APBD perubahan, sehingga di tahun berikutnya tinggal lakukan proses tender pelaksanaan fisik. Hal ini menurutnya bisa menghemat waktu sampai tiga bulan.
“Padahal kita harapkan, triwulan pertama, administrasi sudah selesai. Triwulan kedua sudah action. Mulailah dari yang kecil-kecil. Kalaupun agak terlambat, paket besar tapi kan tidak banyak ji. Yang paket kecil masak semua terlambat,” jelasnya.
Roem mengatakan, di lingkup Kantor DPRD pun, sejumlah pekerjaan fisik masih terlambat.
“Masa renovasi gedung DPRD yang nilainya cuma Rp4 miliar, masih baru diniatkan desain renovasinya. Bagaimana dengan kegiatan yang lebih besar. Tentu keterlambatan akan mempengaruhi kualitas pekerjaan, ” ungkapnya.
Diapun berharap semoga pekerjaan yang dilaksanakan di lingkup Pemprov Sulsel tidak hanya bertumpu pada satu atau dua kontraktor saja. Harus ada pemerataan kontraktor yang kerja proyek di Pemprov Sulsel.
Roem menegaskan hal itu karena banyak kontraktor yang datang mengeluh kepadanya.
“Kita kan banyak sekali kontraktor. Nah, itu biasa sering datang mengeluh. Jadi diingatkan jangan itu-itu saja. Artinya lebih meratalah. Biar dinikmati songkolo oleh semua orang. Karena itu juga bisa memperlambat pekerjaan kalau satu kontraktor kerjakan tiga hingga empat proyek. Apalagi kalau yang besar. Biasanya kontraktornya sama tapi perusahaannya yang beda. Sebaiknya disebar. Kalau ada kemauan dari pimpinan bisa saja dari hati ke hati,” tambahnya. (rhm)
