Saran Dewan: Jangan Ada Cara-cara Represif

ANGGOTA DPRD Kota Makassar bersuara menyikapi masih adanya penolakan dari pedagang Pasar Sentral untuk direlokasi ke dalam NMM. Menurut wakil rakyat, pedagang harusnya bisa menempatkan diri. Karena dalam persoalan ini Pemkot Makassar terkesan serba salah.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, tindakan pemerintah ini merupakan bagian untuk memperbaiki kondisi sekitar Pasar Sentral. Sehingga, seharusnya pedagang bisa memahami hal tersebut. Apalagi, persoalan ini sudah cukup lama dan berlarut-larut.
“Pemerintah kan mau memperbaiki di situ (Pasar Sentral). Supaya persoalan yang tidak ada akhirnya selama ini bisa tuntas, saya berharap, pedagang pasar harus mengerti posisinya juga. Sepanjang pemerintah sudah mempersiapkan tempat bagi mereka. Jadi tidak ada alasan pedagang tidak ikut dengan apa yang telah disepakati. Apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Rudianto Lallo, Senin (3/9).
Di sisi lain, lanjutnya, Pemkot Maakassar juga seharusnya mempersiapkan proses relokasi pedagang secara matang. Sehingga, seluruh kepentingan pedagang dapat terpenuhi dengan baik.
“Pemerintah maunya penataan yang lebih bagus. Hanya saja, pemerintah juga harus benar-benar menyiapkan tempat untuk relokasi. Jangan sampai ada pedagang yang mungkin belum mendapatkan tempat. Itu yang harus dipikirkan. Saya pikir semua pihak harus menahan diri, baik pedagang maupun pemerintah,” imbuhnya.
Legislator Partai Nasdem ini menegaskan, seluruh pihak harus memahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan hal yang baik. Apalagi, saat ini pemerintah terkesan serba salah dalam mengambil keputusan. Sementara keberadaan pemerintah itu untuk mengatur dan menata kota.
”Ini kan pemerintah tidak bekerja. Nanti dikritik soal penataan pasar baru bergerak. Pemerintah bekerja juga dikira seperti ini. Banyak pedagang tidak mau dipindah. Ini istilahnya maju kena mundur kena. Tapi pemerintah itu hadir untuk mengatur. Jadi saya harap pedagang juga mau diatur,” tandasnya.
Namun, kata Rudianto, jika dipandang ada hak pedagang yang terciderai dalam kebijakan relokasi, bisa dibicarakan dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik.
Ia juga menjelaskan, tujuan relokasi untuk memperbaiki jalan yang selama ini telah digunakan pedagang untuk berjualan. “Di situ kan ada jalan yang mau diperbaiki. Kondisinya saat ini memang buruk. Itu pemerintah mau atur, biar jalannya diperbaiki. Tidak ada kemacetan. Tidak jorok. Jadi pedagang harus siap direlokasi,” tambahnya.
Ia mengimbau agar dalam upaya relokasi, pihak pemerintah tidak melakukan tindakan represif kepada para pedagang. Apalagi, Pemkot Makassar saat ini sedang dijatuhi deadline yang telah disepakati.
“Kami berharap kepada pemerintah, relokasi mengedepankan solusi yang baik. Jangan melakukan cara-cara yang represif. Pemerintah ini kan punya deadline waktu. Ini kan dari 4 tahun yang lalu tidak selesai. Kalau tidak ada dealine waktu akan begitu terus,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi B HM Yunus. Dia berharap pedagang Pasar Sentral agar mengikuti keinginan pemerintah untuk menempati gedung yang telah dipersiapkan.
“Saya imbau para pedagang, kalau bisa masukmi saja. Setelah kita masuk, perlumi juga kita bicarakan harganya. Apalagi kalau dikasimi waktu 6 bulan. Kita bernegosiasi. Jangan diluar terus. Saya paham dengan pemkot, daripada tinggal di luar terus,” jelasnya. (ita/rus)