Dewan Tegaskan Jangan Bangun Kantor Lurah Kalau Beli Lahan

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyesalkan langkah yang diambil Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Pertanahan yang akan membeli lahan untuk membangun kantor kelurahan. Padahal masih banyak lahan yang menjadi aset Pemkot Makassar, berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum selesai.
Parahnya lagi, masih ada sejumlah kantor lurah yang lahannya masih sewa pinjam. Oleh karena itu, dewan mendesak pemkot segera menuntaskan persoalan fasum fasos tersebut. Pasalnya, lahan fasum fasos bisa digunakan untuk membangun sejumlah kantor kelurahan yang selama ini belum terealisasi karena terkendala lahan.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi A Bidang Humum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Zaenal Beta. Zaenal mengaku heran bagian pertanahan telah menganggarkan untuk pembangunan lima kelurahan, namun justru anggaran tersebut malah dialihkan untuk membeli lahan yang baru.
“Saya heran juga lihat ini pemkot, mau buat kantor lurah tapi mau beli lahan baru lagi. Nah, kantor lurah ji mau dibangun tapi tidak ada lahan, begitu banyak aset kita ini justru orang lain kuasai dan tidak bisa diambil,” kesalnya usai rapat digedung DPRD Makassar.
Begitupun yang disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara. Menurut Abdi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar untuk melakukan rapat koordinasi terkait jumlah dan letak fasum fasos.
“Memang baru dua katanya yang akan dibangun, karena tidak punya lahan. Kalau seperti itu kita akan rapat bersama BPKA untuk mendata aset yang mana yang bisa kita gunakan untuk kantor. Daripada digunakan orang,” ujarnya.
Lanjutnya, dengan data yang dimiliki, ia berharap 453 fasum fasos segera diusut tuntas agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan kantor kelurahan.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Dinas Pertanahan Kota Makassar, Andi Muliadi mengungkapkan, sesuai perencanaan Pemkot Makassar akan membangun lima kantor lurah, diantaranya Kantor Lurah Berua, Kantor Lurah Bakung, Kantor Lurah Biring Romang, Kantor Lurah Bonti Duri dan Kantor Lurah Laikang.
Masing-masing kantor lurah tersebut menghabiskan anggaran hingga ratusan juta. Seperti Kantor Lurah Berua Rp762 juta, Kantor Lurah Bakung Rp800 juta, Kantor Lurah Biring Romang Rp800 juta, Bonto duri Rp1,5 miliar. Namun, hingga saat ini baru 1 diantaranya yang sudah direalisasikan, yaitu Kantor Lurah Bonto Duri dengan anggaran Rp1,5 M. Kendalanya, hingga saat ini belum ada pembebasan lahan. Bahkan, belum ada data fasum fasos yang dapat digunakan di daerah masing-masing.
“Persoalan alas haknya hingga saat ini belum ada yang bisa diproses. Sementara kita proses juga semua aset kita ini karena kita tidak bisa mengklaim lahan tanpa status yang jelas, tapi dalam waktu dekat ini pak kadis akan rapatkan itu, ” ucapnya. (ita)