Kedai Pesisir untuk Nelayan

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah meminta agar perbankan menyentuh seluruh wilayah yang ada di Sulsel. Bukan hanya perkotaan, namun hingga ke pelosok. Baik di pegunungan, maupun wilayah di pesisir pantai.
“Sulsel yang didominasi pesisir misalnya, dapat dimanfaatkan oleh lembaga perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR),” kata Nurdin Abdullah, saat membuka Expo Literasi dan Inklusi Keuangan Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dengan tema “Sinergitas Mendorong Percepatan Akses Keuangan” di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Makassar, Sabtu (20/10) malam.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Silampua) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (FKIJK Sulselbar) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulsel.
Ia melontarkan agar perbankan menyentuh kedai pesisir yang menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat pesisir terutama nelayan. Misalnya dengan menyiapkan bibit rumput laut.
NA sangat mengapresiasi berbagai langkah, terobosan, dan kebijakan yang sudah dilakukan perbankan selama ini untuk membantu masyarakat, terutama dalam mendorong masyarakat mengakses kredit dengan mudah.
Kepala Otoritas Jasa Keungan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Zulmi pada kesempatan itu melaporkan perkembangan industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan.
“Hingga Agustus 2018 terus menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik, dengan tingkat risiko yang masih terjaga,” sebutnya.
Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi Agustus 2018 tumbuh 8,08 persen dengan nominal mencapai Rp141,55 triliun, ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 7,3 persen menjadi Rp91,79 trilliun, dan pertumbuhan kredit 6,67 persen dengan nominal Rp117,19 trilliun. Bahkan, pertumbuhan kredit double digit 11,11 persen berhasil dicapai oleh industri Bank Perkreditan Rakyat.
Penyaluran kredit perbankan tersebut telah menyasar pada kelompok UMKM dengan pangsa yang cukup tinggi 31,99 persen dari total kredit. Sejalan dengan itu, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan hingga September 2018 telah mencapai Rp4,98 triliun atau 92,2 persen dari target Rp5,4 trilliun, dengan debitur berjumlah 207.861 UMKM, disertai rasio NPL yang sangat rendah hanya 0,15 persen.
Sejalan dengan itu, kinerja intermediasi perbankan Sulawesi Selatan terjaga pada level yang tinggi, tercermin pada indikator Loan to Deposit Ratio 126,60 persen dan tingkat risiko kredit bermasalah berada di level aman 4,45 persen.
Pada industri keuangan non bank, pertumbuhan ditopang oleh piutang perusahaan pembiayaan yang mencapai Rp12,23 triliun, pinjaman pergadaian Rp3,3 triliun, pinjaman Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp1,84 triliun, investasi Dana Pensiun Rp930,35 miliar, dan kredit modal ventura sebesar Rp46,2 miliar.
Pada industri pasar modal, capaian kinerja signifikan ditopang oleh pertumbuhan jumlah investor sebesar 52,68 persen menjadi 23.285 investor, disertai nilai transaksi mencapai Rp8,30 triliun yang tumbuh 75,95 persen.
Dari kegiatan ini juga dilaporkan bahwa sinergi 1.089.589 akses keuangan di Sulawesi Selatan di tahun 2018 dengan jumlah 4.581 akses kredit UMKM Fasilitas TPAKD, 199.588 akses kredit UMKM-KUR, 22.421 akses kredit UMKM-Non KUR, 7.213 akses KPR Bersubsidi, 2.289 akses kredit ultra mikro, 105.686 akses simpanan pelajar, 81.198 akses tabungan laku pandai, 7.563 akses saham dan reksadan, 350.427 akses pembiayaan multifinance, 21.890 akses asuransi mikro, 22.656 akses tabungan dan 264.048 akses uang eletronik. (rhm)