MAKASSAR, BKM — Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim meminta Pemkot Makassar lebih serius menjalankan UU yang memerintahkan anggaran pendidikan di semua level pemerintahan harus mencapai 20 persen.
Ramli menyampaikan hal ini setelah Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil menyebutkan jika alokasi APBD untuk pendidikan di Kota Makassar rendah masih di bawah 20 persen.
“Selama ini anggaran pendidikan Kota Makassar belum pernah mencapai 20 persen, data ini bisa dibuka di http://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran,” kata Ramli dalam rilisnya, Senin (19/11/2018).
Seharusnya, kata Ramli, sesuai program zonasi dari pemerintah pusat terutama dalam penerimaan siswa baru, maka anggaran pemkot untuk pendidikan ditujukan untuk sekolah-sekolah tertinggal.
Pemkot, tambahnya, harus memastikan bahwa semua sekolah di Makassar harus sama dengan SD Sudirman, SD Mangkura, SD Toddopuli, SD IKIP, dan SD Monginsidi.
Begitu pula untuk SMP, urai Ramli, seluruh SMP harus sama dengan SMP 6, SMP 8 atau SMP 12.
“Untuk itu anggaran Pemkot harus diarahkan ke sekolah-sekolah tertinggal. Jika perlu tak ada lagi bantuan perbaikan dan penambahan fasilitas buat sekolah-sekolah tersebut jika masih ada sekolah di Makassar yang kondisinya masih lebih jelek dari sekolah-sekolah tersebut,” katanya.
Jika anggaran sudah berpihak ke sekolah-sekolah jelek, katanya, guru-guru terbaik di sekolah unggulab juga harus dikirim ke sekolah-sekolah terbelakang.
“Ini agar guru-guru pintar bisa mentramsfer ilmunya ke siswa yang kualitasnya kurang dan tentu saja fasilitasnya kurang pula,” kata mantan Ketua IGI Sulsel ini.
Keuntungan yang lain, kata Ramli, siswa di sekolah nonunggulan bisa menikmati diajar dan didik oleh guru-guru hebat.
“Tetapi akses guru dari rumah ke sekolah juga tetap diperhatikan, jangan sampai energi, kecerdasan dan perhatian mereka terkuras di jalan,” kunci Ramli. (rilis)
