”Tak Ada Uang, Biaya Infrastruktur Banyak”

MAKASSAR, BKM — Ini kabar tak sedap. Di tengah semarak peringatan Hari Guru, Minggu (25/11), insentif para guru honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel di ujung tanduk.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoret usulan anggarannya dari draft APBD 2019. Padahal, tahun ini pemprov menganggarkan dana sebesar Rp38 miliar untuk 4.000-an tenaga honorer yang tersebar di SMA/SMK sederajat di seluruh Sulawesi Selatan.
Ketika persoalan ini dikonfirmasi ke Jufri Rahman, salah satu anggota TAPD, ia berdalih bahwa pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk persoalan itu. Sebab anggarannya sudah habis terbagi untuk belanja infrastruktur.
“Tidak ada uang. Tahun depan, banyak program infrastruktur yang dianggarkan,” kata Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel itu kepada BKM, Minggu (25/11).
Dia melanjutkan, sebenarnya ada usulan dari Disdik alokasi anggaran untuk pembiayaan insentif guru honorer. Namun sayang, proyek infrastruktur menyerap cukup banyak anggaran.
Sehingga TAPD harus menyisir ulang semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi kebutuhan anggaran bagi pembangunan infrastruktur.
Namun, masih ada harapan jika insentif guru honorer itu bisa diakomodir pada APBD 2019. Pasalnya, TAPD yang dipimpin ketuanya Ashari Fakhsirie Radjamilo yang juga Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel itu masih akan menggelar rapat TAPD, Minggu malam (25/11). Selain itu, Disdik berkesempatan untuk menjelaskan ulang kebutuhan itu pada rapat dengan Komisi E DPRD Sulsel hari ini, Senin (26/11).
Ketua Komisi E Kadir Halid sebelumnya berjanji untuk memperjuangkan nasib ribuan guru honorer tersebut. Legislator Golkar itu berharap pemprov, dalam hal ini gubernur Sulsel jangan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga melupakan persoalan dasar pendidikan.
“Itu sama pentingnya dengan infrastruktur. Bagaimana bisa membangun manusia yang berkualitas jika gurunya tidak diperhatikan,” ungkap Kadir Halid.
Jika memang anggarannya tidak muncul, Kadir berjanji akan perjuangkan kembali. ”Tidak usah membangun infrastruktur kalau pendidikan terlupakan,” cetusnya.
Diapun menyindir program NA yang akan membangun rest area. Dibanding menganggarkan rest area, lebih baik memprioritaskan penganggaran insentif guru honorer.
”Program seperti pembangunan rest area atau rumah sakit regional kan tidak mesti langsung diwujudkan pada awal pemerintahan. Bisa dianggarkan secara bertahap,” imbuhnya.
Informasi yang diperoleh BKM, sebenarnya TAPD sudah mengakomodir anggaran insentif guru honorer tersebut di draft APBD 2019. Namun, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) meminta agar anggaran infrastruktur dicukupkan menjadi Rp1triliun sesuai permintaan gubernur.
Akibatnya, TAPD kembali harus menyisir anggaran yang dimasukkan OPD. Dua di antaranya yang dirasionalisasi adalah penghapusan insentif guru honorer sebesar Rp36 miliar, dan pemangkasan anggaran di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang dipangkas sebesar Rp300 miliar.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim yang dimintai tanggapannya, mengatakan tidak apa-apa hal itu dilakukan. Karena pasti Pemprov Sulsel sudah melakukan hitungan dan verifikasi.
“Tidak apa-apa. Honorer ini kan kontraknya setahun-setahun. Kita belum tahu apa yang mau dilakukan pemprov dengan mereka,” ujarnya singkat.
Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulsel Prof Wasir Thalib, mengaku belum tahu persoalan itu. “Saya belum tahu informasi itu. Saya cari tahu dulu baru saya bisa berkomentar,” tandasnya. (rhm/rus)