MAKASSAR, BKM–Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Agung Wirawan berjanji akan membeberkan sejumlah nama anggota dewan yang dianggap malas atau dinilai menyalahi Tata Tertib (Tatib).
“Nama-namanya sudah ada tapi belum bisa dirilis karena masih mau dirapatkan lagi dan mau juga diserahkan ke Ketua DPRD Makassar. Temuan kami masih mendapatkan oknum dewan yang kedisiplinan kurang dalam mengikuti setiap rapat di DPRD,” bebernya.
Tujuan diumumkannya nama-nama anggota dewan yang malas, jelas Agung Wirawan, untuk memberikan efek jera kepada mereka. Agar supaya rajin mengikuti setiap rapat. Soalnya, kata Agung, para anggota legislatif itu adalah wakil rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi rakyat melalui rapat rutin.
Agung menambahkan, penyerahan maupun pengumuman nama-nama anggota dewan malas berkantor ini dilakukan usai masa reses dilakukan. Setelah masa reses dilakukan oleh semua angota dewan di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil), maka rapat BK DPRD Kota Makassar sudah bisa dilakukan dengan mengambil pembahasan kedisiplinan.
Tidak itu saja, dalam rapat ini juga akan membahas hasil evaluasi selama setahun kedisiplinan para anggota dewan dan atensinya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau tugas di parlemen. Sementara yang mengukur kinerja-kinerja dewan ada di fraksi masing-masing.
“Pertengahan bulan ini baru mungkin bisa dirapatkan BK DPRD Kota Makassar dan nama diserahkan langsung di Ketua DPRD Kota Makassar. Nanti ketua yang umumkan sendiri. Tentu kita evaluasi semua menyangkut disiplin dewan, untuk mengukur kinerja ada di masing-masing fraksi,” tutupnya.
Terpisah, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan mengaku, masih melakukan pengumpulan dokumen serta evaluasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Namun secara umumnya sudah dapat digambarkan jika kinerja anggota legislatif masih kacau dan belum memuaskan sesuai tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Direktur Kopel Sulsel Musaddaq mengatakan, dari hasil review dan pengamatan dari tiga fungsi sebagai dewan perwakilan rakyat masih rendah. Ini dikatakan berdasar indikator bagaimana melihat prodak di legislasi, budget dan pengawasan.
Musaddaq mengambil contoh sudah berapa banyak yang direalisasikan DPRD Kota Makassar menyelesaikan atau merampungkan prolegda jadi perda sesuai target. Dan jika melihat ditahun-tahun sebelumnya, prolegda tidak pernah diselesaikan sesuai target bahkan hingga lewat 50 persen.
“Tapi nantilah dilihat kalau dokumennya sudah lengkap apakah bisa capai target atau tidak. Karena tahun-tahun sebelumnya prolegda tidak pernah diselesaikan bahkan sampai 50 persen. Saya mengira kinerja legislasi di DPRD Makassar sangat rendah,” kata Musaddaq.
Selain itu, anggota parlemen di DPRD Kota Makassar di nilai seakan tidak memiliki perhatian dan memperioritas sebagai program perioritas. Justru seakan akan anggota dewan memperlihatkan kalau prolegda hanya mengejar kuantitas, bukan kualitas.
“Dewan di DPRD Makassar juga sering melontarkan keluh dan alasan tidak tercapainya target prolegda karena banyaknya yang harus diselesaikan. Bagaimana mau banyak selesai sementara mereka saja banyak lakukan kunjungan ke luar kota. Sehingga tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan terabaikan,” sebutnya.
Sementara itu dari segi pengawasan, masih banyak perda dan perwali yang implementasinya tidak terkontrol dan amburadul. Seperti masih banyaknya pembangunan di kota yang bermasalah namun tetap pembangunannya di lanjutkan terus.
“Soal penganggaran juga sama masih sangat lemah. Di mana implementasi penganggaran masih rendah. Cukup banyak kegiatan-kegiatan belun terlaksana. Ini masih secara umum saya sampaikan, untuk detailnya nanti setelah ada dokumen lengkap kami kumpulkan,” tukasnya. (arf)
