MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mencurigai adanya pengaturan proyek-proyek yang tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel sehingga lebih banyak melalui penunjukan langsung.
Berdasarkan data yang dirilis Biro Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa dari 9.060 paket pekerjaan yang disiapkan tahun ini, sekitar 4.000 pengadaan barang/jasa melalui penjunjukan langsung (PL), 3.000 paket diswakelolakan, dan tidak sampak 1.000 paket yang dilelang.
Untuk nilainya, data yang masuk baru 56 OPD, melalui swakelola Rp726 miliar dan penyedia (PL dan lelang) Rp1,63 triliun.
Nurdin mengatakan, sejak awal dirinya sudah menekankan tidak setuju jika paket pekerjaan dibuat kecil-kecil karena tidak dirasakan manfaatnya.
“Ini masih kebiasaan lama. Makanya saya bilang hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai satu kontraktor mengerjakan semuanya proyek,” kata Nurdin di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (12/2).
Nurdin melanjutkan, sejak awal dirinya sudah menyampaikan ke seluruh OPD bahwa salah satu temuan KPK di Sulawesi Selatan itu karena paket pekerjaannya dibagi kecil-kecil. Contohnya, soal pengerjaan jalan provinsi yang saat ini mengalami kerusakan sepanjang 500 km.
“Jangan sampai ada orang yang masalah ya. Saya sudah sampaikan dari awal waktu penyusunan karena tanggung jawab jalan provinsi kita itu begitu panjang, begitu besar, ya buat apa dibuat kecil-kecil sementara ada yang lebih besar kita butuhkan,” ungkap dia.
Menurut dia, model pengerjaan paket-paket pengadaan barang dan jasa tahun ini tidak sepenuhnya diatur di era dirinya sebagai gubernur.
“Saya kan baru dilantik 7 September, dimana APBD 2019 saat itu sudah mau diketok palu,” jelas dia.
Kepada seluruh OPD, dia mewanti-wanti, semua proyek yang tidak memiliki kejelasan dan manfaat, akan dipending dulu. Diapun meminta TP4D untuk terlibat secara aktif dalam mengawal seluruh proyek yang dikerjakan di Pemprov Sulsel.
Hingga saat ini, Nurdin mengaku, belum mendapat laporan rinci soal pengadaan barang dan jasa yang akan dikerjakan tahun ini. Namun dia memberi bocoran jika ternyata masih ada tiga OPD yang belum melaporkan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan tahun ini. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.
Kepala Biro Pembangunan dan pengadaan barang/jasa, Jumras menegaskan, persyaratan penunjukkan langsung hanya dilakukan untuk paket yang memiliki pagu dibawah Rp200 juta. Sementara sisanya, harus melalui lelang.
“PL (Penunjukkan Langsung) itu hampir 4 ribu, swakelola 3 ribu lebih dan lelang tidak sampai 1000. Khusus pengadaan barang, kita minta lewat e-Katalog,” katanya.
Meski banyak paket yang diusulkan melalui PL, Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa masih mendata paket yang sejenis. Nantinya paket ini akan disatukan untuk dilakukan lelang konsolidasi.
“Kita mau adakan tender konsolidasi, untuk menghindari penunjukkan langsung. Kita gabung yang dibawah Rp200 juta yang sejenis kegiatannya, kita bisa gabung dari 10 paket dari semua OPD,” jelasnya. (rhm)
