Jangan Cuma BIN, KPK Juga Dilibatkan

MAKASSAR, BKM –Tahapan seleksi akhir untuk penentuan Sekprov definitif di Pemprov Sulsel sementara digodok pemerintah pusat melalui tim penyeleksi akhir (TPA). Tidak hanya melibatkan Kemendagri, Kemenpan RB, namun juga Badan Intelijen Negara (BIN).
Keterlibatan BIN tersebut menuai beragam reaksi. Tapi dominan menanggapi positif hal itu.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, keterlibatan BIN itu sudah menjadi bagian dari mekanisme seleksi calon sekprov. Alasannya, agar orang yang terpilih nantinya betul-betul memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik. Pasalnya, posisi yang akan ditempatinya merupakan jabatan strategis yang nantinya akan menjadi panutan ASN di Sulsel.
Salah seorang calon sekprov yang pada seleksi mengantongi skor paling tinggi, Jufri Rahman membenarkan keterlibatan BIN dalam penelusuran rekam jejak para calon sekprov. Dia pun tak mempersoalkannya.
Malah dengan ikutnya BIN dalam proses penilaian akhir, bisa membangun keyakinan masyarakat jika yang terpilih nanti betul-betul sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat.
“Ibaratnya, TPA menggodok nama yang calon yang paling tepat menjabat posisi strategis itu melalui kawah candradimuka,” kata Jufri, kemarin.
Lelaki yang saat ini menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel itu mengaku tidak terbebani dengan keterlibatan BIN tersebut. Malah dia menambahkan, bukan hanya menelusuri rekam jejak calon. BIN juga menelusuri aliran transaksi keuangan yang bersangkutan ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.
“Keterlibatan PPATK juga dipandang perlu untuk mengetahui kondisi dan alir transaksi keuangan pejabat bersangkutan selama menjabat,” ungkap Jufri.
Dia menekankan, yang akan diberi rekomendasi sebagai sekprov definitif adalah orang yang tidak punya risiko apapun selama menjabat. Karena jangan sampai saat mengemban amanah, yang bersangkutan tiba-tiba terbentur persoalan. Hal itu akan menghambat kerja-kerja pemerintah.
Sementara calon lain, Abdul Hayat Gani menilai, keterlibatan BIN dalam seleksi akhir sekprov memang sudah diatur.
“Sekprov itu jabatan strategis. Jabatan eselon I. Jadi memang seleksinya harus lebih ketat,” ungkap lelaki yang saat ini menjabat Direktur Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Sosial.
Dia menambahkan, sebenarnya bukan hanya untuk sekprov. Namun untuk seleksi akhir pejabat eselon I di kementerian pun, seleksi itu berlaku.
Dia mengatakan, kapasitas BIN untuk menelusuri rekam jejak seorang calon sangat penting. Malah kalau perlu, BIN turun mencari informasi hingga ke lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan untuk mengetahui seperti apa sang calon selama ini bermasyarakat.
“Kalau perlu diketahui bagaimana jenjang karirnya sejak awal sampai sekarang. Apakah pernah punya persoalan internal maupun eksternal. Memang kelihatan agak rumit. Tapi itu bagian yang cukup menentukan,” ungkapnya.
Penelusuran di PPATK pun demikian. Untuk mengetahui alur keluar masuk keuangan. Jangan sampai ada transaksi-transaksi mencurigakan yang tidak jelas. “Sekprov harus betul-betul menjadi rule model ASN,” jelas dia.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan, Aswar Hasan menilai apa yang dilalukan TPA itu tidaklah berlebihan.
“Untuk menjaga supaya proses seleksi berjalan clear and clean. Itu lebih bagus lagi untuk mengetahui rekam jejak calon sekprov seperti apa,” kata Aswar.
Komisioner pada Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel itu menegaskan, tentu ada alasan kuat sehingga TPA melibatkan BIN dalam penyeleksian. Salah satu yang paling penting adalah mencegah aspek masalah yang bisa diributkan di kemudian hari.
“Maka perlu memang ada penelusuran record. Bahkan bila perlu harus dilibatkan KPK. Justru lebih bagus kalau TPA melibatkan banyak pihak supaya ada garansi ketika salah satu calon terpilih,” ungkapnya.
Daripada nanti sudah ada SK pemilihan sekprov definitif namun muncul masalah terkait track record, itu bisa menganggu pemerintahan. Yang penting, tekan Aswar, proses seleksi harus berjalan secara obyektif dan akuntabel.
Saat ini, TPA sudah mulai bekerja. Setelah itu akan muncul rekomendasi calon yang paling layak untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Setelah TPA, termasuk Mendagri, Menpan RB dan BIN bekerja, finalnya adalah meminta tanggapan wakil presiden dan presiden untuk ikut memutuskan. (rhm/rus)