IGI Desak Perda Perlindungan Guru

MAKASSAR, BKM — Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, akhir pekan lalu.
Kedatangan mereka untuk mengadukan berbagai persoalan yang menimpa pahlawan tanpa tanda jasa itu. Salah satu yang utama adalah banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru dan warga sekolah mejadi kekawatiran bakal terulang di kemudian hari.
Mereka meminta pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah (perda) yang dapat menjadi wasit interaksi guru, siswa, orang tua siswa dan warga di lingkup sekolah lainnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat IGI Muh Ramli Rahim mengatakan, dibutuhkan payung hukum yang mengatur interaksi di lingkungan pendidikan.
Menurut dia, sekolah sebagai area pendidikan mestinya memiliki zona khusus, dengan aturan tersendiri yang diatur melalui UU maupun perda. Aturan main itu untuk menjamin perlindungan terhadap warga sekolah yang kerap dikriminalisasi, atau bahkan dianiaya orang tua siswa.
“Kami ingin sekolah itu menjadi zona khusus, jadi ada sebuah aturan berlaku di sekolah. Seperti di akademi militer, ada peraturan khusus disana,” katanya.
Bukan hanya untuk melindungi guru, dan perangkat sekolah lainnya, namun jugmenghindarkan tindakan berlebihan terhadap siswa. Sehingga harus diatur pola komunikasi, dan perlakuan sanksi untuk pelanggaran yang perbuat siswa.
“Itu butuh aturan, misal apakah mencubit boleh atau tidak, apakah menepuk boleh atau tidak, bolehkan mencukur siswa secara langsung karena berpotensi luka. Kalau sudah ada acuan kan itu akan jelas,” jelasnya.
Rencana peraturan perlindungan guru itu kata Ramli telah digodok bersama DPR RI. Namun diharapkan daerah dapat lebih dulu membuat kebijakan yang mengatur secara luas terksit interaksi dalam lingkungan sekolah.
“Kalau bisa ada peraturan khusus untuk perlindungan warga sekolah, tidak apa-apa Sulsel menjadi pilot projek untuk Indonesia. Mungkin bisa dibuat dalam bentuk perda atau lainnya, dibuat khusus sekolah seperti apa saja, komunikasi guru dan orang tua siswa,” pungkasnya.
Sementara Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang diutarakan IGI kepada pemerintah. Namun, untuk membuat kebijakan pihaknya mesti lebih dulu melakukan kajian untuk menyusun rumusan.
Sebab aturan itu bakal banyak mendapat respon masyarakat umum, terutama orang tua siswa. “Nanti masih dikaji, karena harus ada kajian dan dilihat rumusan dan dampak sosial untuk orang tua dan masyarakat. Kita masih menunggu di DPR karena masih digodok disana,” terangnya. (rhm)