MAKASSAR ,BKM — Proses penghematan dan efesiensi yang dilakukan Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah berimbas pada belanja jasa kebersihan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seperti yang dialami Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sulsel. Tahun ini belanja jasa kebersihan untuk halaman dan kantor lingkup Setda Sulsel mengalami penurunan drastis.
Tahun lalu, untuk jasa kebersihan gedung/kantor dianggarkan Rp320 juta dan kebersihan halaman Rp595 juta, total Rp915 juta. Tahun 2019 ini, untuk dalam kantor hanya Rp264 juta (turun Rp56 juta) dan halaman Rp487 juta (turun Rp108 juta).
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sulsel, Muh Hatta mengakui penurunan anggaran jasa kebersihan yang dikelola pihaknya. Meski demikian, dirinya optimis anggaran yang ada tetap bisa digunakan menjaga kebersihan Kantor Gubernur.
“Kita sesuaikan dengan kebutuhan, apalagi inikan ditender atau dikerjakan pihak ketiga. Jadi kami cukup beri syarat ke mereka, kami maunya seperti ini dan itu,” kata Hatta akhir pekan lalu.
Saat ini lelang kedua paket ini sementara dilakukan melalui web resmi lpse.sulselprov.go.id. Untuk jasa kebersihan halaman sudah ada 14 perusahaan yang ikut dan jasa kebersihan kantor tercatat 16 perusahaan.
Tahun 2018 lalu, berapa permasalahan muncul terkait petugas kebersihan yang bekerja. Mulai dari gaji mereka dibawa UMP (Upah Minimum Provinsi), hingga pembayaran yang telat.
“Itu yang bermasalah perusahaan yang mempekerjakan mereka. Tahun ini, kita akan lebih ketat melakukan lelang. Termasuk persyaratan gaji harus sesuai UMP dan terdaftar di BPJS ketenagakerjaan,” pungkasnya. (rhm)
