MAKASSAR, BKM–Sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdampak pada ketimpangan pendaftar di sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Makassar.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Makassar membuka kembali pendaftaran siswa baru untuk SMP yang masih kekurangan siswa. Bahkan mulai kemarin, Selasa (2/7) telah ada beberapa sekolah yang membuka pendaftaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Abd Rahman Bando membenarkan terjadi ketimpangan pendaftar yang terjadi di semua sekolah. Ada pendaftar yang melebihi kouta di sekolah ada juga yang minim pendaftar.
Rahman pun tak memungkiri jika hal tersebut karena mindset masyarakat yang masih berpikiran adanya sekolah unggulan.
“Ini menandakan mindsetnya masyarakat masih menganggap ada sekolah unggulan. Jadi masih menyerbu sekolah-sekolah unggulan. Ada yang pemdaftarnya sampai 1.000, ada yang sangat sedikit,” katanya.
Hal senada dikatakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pemdidikan Kota Makassar, Munir. Menurutnya, setidaknya ada 18 SMP yang dipastikan membuka kembali pendaftaran. Sebanyak 12 SMP berasal dari SMP lama, sementara enam lainnya dari SMP baru hasil regrouping tahun ini.
SMP yang masih kekurangan kouta antara lain SMP 11, SMP 15, SMP 16, SMP 21, SMP 26, SMP 31, SMP 32, SMP 34, SMP 35, SMP 36, SMP 40, SMP 45. Dan SMP hasil regrouping yang masih kekurangan kouta yaitu SMP 49, SMP 50, SMP 51, SMP 53, SMP 54, dan SMP 55.
“Itu untuk SMP yang masih kekurangan kouta. Untuk jumlahnya kita belum rekap,” ucap Munir.
Pembukaan kembali pendaftaran dikatakan Munir, telah dilakukan sejak kemarin untuk SMP baru hasil regrouping. Sementara untuk SMP lama, akan dibuka pemdaftaran kembali setelah proses pendaftaran ulang selesai.
“SMP yang lama tunggu selesainya pendaftaran ulang tanggal 4, baru susun kebijakan barunya untuk menambah kekurangan kouta siswa. Akan tetap zonasinya. SMP baru sudah buka dari sekarang (kemarin) sampai tanggal 6. Kalau rata-rata, sekitar 50an siswa setiap sekolah yang masih kurang,” jelas Munir.
Diketahui, PPDB tahun ini telah menggunakan online sistem. Namun tidak semua SMP di Makassar ternyata menggunakan sistem online. Sebanyak 10 SMP baru hasil regrouping ternyata dikatakan Rahman belum menggunakannya, hal ini dikarenakan anggaran sekolah tersebut belum ada.
“Jadi kami buat aplikasi sederhana untuk 10 sekolah ini, kami sebut luar daring (luring). Menggunakan map juga untuk mengukur sekolah dengan jarak rumah pendaftar. Ini memang tidak bisa dilihat publik jumlah pendaftarnya, tapi kalau datang ke sekolah, tetap bisa dia dapatkan,” jelas Rahman.
Penggunaan online sistem seperti ini, dikatakan Rahman akan menghapuskan permainan pungutan liar yang marak terjadi selama ini. Online sistem kali ini dianggapnya sangat terbuka dan bisa diakses oleh semua orang.
“Dari sisi apa ada pungli lagi. Dulu marak pungli karena orang ndak full buka aksesnya. Kalau sekolah mau buka 300 pendaftar, dia cantumkan cuma 250. Sekarang kalau mau buka 300, ya diumumkan 300 dan semua orang bisa lihat,” jelas Rahman.
Olehnya itu, Rahman berharap kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Namun Rahman juga menegaskan, jika dirinya menjamin tak ada oknum lagi yang mencoba memainkan PPDB tahun ini.
“Sebetulnya dia juga online, tapi terbatas. Mari kita awasi sama-sama. Kalau memang ada kepsek yang masih memainkan, kita akan beri sanksi. Tapi saya jamin tidak ada yang seperti itu lagi. Saya sudah menegaskan ke para kepsek, tanggung resikinya kalo main-main dengan sistem ini,” tegas Rahman.(nug/b)
