Dispar Genjot Pariwisata Halal

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata Kota Makassar tengah menggenjot pariwisata halal di Makassar.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kamelia Thanrin Tantu bahkan mengimbau seluruh pelaku industri pariwisata agar memiliki sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkan.
Kamelia menyebutkan bahwa sejatinya makassar memiliki potensi yang cukup besar menjadi kota wisata halal. Namun beberapa proses administrasi serta kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan hal itu.
“Memang dari potensi sudah siap tapi belum terpenuhi. Tapi potensi untuk meraih itu bisa. Mudahan-mudahan dalam waktu dekat tapi kan ini kita berproses semuanya termasuk masyarakat setempat harus disadarkan tentang itu,” kata Kamelia disela FGD Wisata Halal di Hotel Aston, Selasa (23/7).
Ia mengungkapkan, dari sekian banayak hotel di Makassar, hanya dua yang memiliki sertifikasi halal yakni Hotel Aston dan Pesona.
“Jadi, kita targetkan memang kami mengajak hotel-hotel untuk menyegerakan mendapatkan sertifikat halal,” ucap Kamelia.
Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya akan memberikan konsep pelayanan halal yang bermutu bernama halal tourism (Parawisata Halal). Dimana konsep ini berbeda dengan konsep syariah.
Iqbal menjelaskan halal tourism bukan hanya memfokuskan kepada wisatawan umat muslim saja, namun halal tourism merupakan standar pelayanan yang diberikan kepada wisatawan, sesuai dengan hukum dan aturan yang ada secara normatif.
“Halal beda dengan syariah. Kalau kita bicara pariwisata halal, itu berbeda dengan pariwisata syariah. Kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer dari mana pun juga dari seluruh dunia dengan memberikan suatu servis, tingkat pelayanan dengan nama halal tourism. Halal tourism tentu saja berbeda dengan syariah,” terangnya.
Hasil FGD ini, sambung Iqbal ke depannya dapat memunculkan satu persepsi yang sama, sehingga regulasinya dapat segera dibuat dan dilaksanakan.
“Jadi bukan regulasi dulu, tapi samakan persepsi dulu. Sehingga kalau regulasinya keluar, semua sudah mengerti apa yang dimaksud di dalamnya, dan kami harapkan Makassar nanti jadi salah satu contoh di Indonesia,” pungkasnya.
Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiagus Muhammad Faisal yang hadir sebagai pemateri menuturkan bahwa Pemerintah Kota harus membuat regulasi yang memberi keuntungan kepada semua pihak, baik pengusaha masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.
“Saat ini orang lebih banyak kerja di rumah ketimbang di kantor. Di Amerika saja 60 persen warga bekerja di rumah. Hal ini mengakibatkan Industri pariwisata akan semakin tergerus,” kata Kiagus.
Lebih jauh ia mengatakan bila Pemerintah membuat wisata halal, harus mencari untung, lantaran di era industri 4.0 saat ini inovasi dapat menghilangkan pelayanan yang rumit di birokrasi pemerintahan.
Namun Kiagus berharap melalui forum ini Dispar khususnya mendapatkan masukan dalam merancang strategi pemasaran, promosi, maupun pengembangan pariwisata yang ada di Makassar khususnya wisata halal.(nug/war/c)