Mendikbud: Standar SD Inpres Harus Ditingkatkan

MAKASSAR, BKM — Kota Makassar menjadi tuan rumah peringatan Hari Aksara Internasional ke-54 tingkat nasional. Kegiatan tahun ini mengusung tema; Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat. Berlangsung di Lapangan Karebosi, Sabtu (7/9).
Peringatan ini memiliki arti sangat penting, sebagai momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pemberantasan buta aksara di Indonesia. Hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Bunda PAUD Sulsel Lies F Nurdin, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel dan Ketua PGRI Sulsel.
Mendikbud mengatakan, peringatan Hari Aksara Internasional tahun ini berangkat dari kesadaran terhadap keragaman di Indonesia, yang memiliki lebih dari 1.500 suku bangsa dan lebih dari 1.000 bahasa daerah dan bahasa minor.
“Keragaman budaya ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita kembangkan, sebagai wahana bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat,” ujarnya.
Diakui, saat ini Indonesia sudah mencapai tingkat literasi yang sangat tinggi karena sudah di atas 98 persen. Padahal di awal-awal kemerdekaan, ketika Presiden Sukarno mencanangkan pemberantasan buta huruf, tercatat 97 persen penduduk Indonesia dalam keadaan buta aksara. Kemudian tahun 1974 Presiden Soeharto mencanangkan SD inpres besar-besaran dalam rangka menuntaskan buta aksara itu.
Menurut Muhadjir, peranan SD inpres luar biasa kala itu. Karenanya, sekarang saatnya standar SD inpres harus ditingkatkan. Karena dulu hanya untuk pemberantasan buta huruf, untuk pengajaran baca, tulis dan menghitung (calistung) atau metode dasar anak mengenal huruf dan angka.
“Jadi sudah tidak relevan lagi kalau sekarang digunakan standar dasar seperti itu untuk anak-anak milenial,” ujarnya.
Tugas saat ini, lanjutnya, adalah meningkatkan peranan pendidikan dasar untuk menyongsong abad 21. Menyiapkan generasi emas tahun 2045 dalam rangka menyambut dan mengikuti industrialisasi 4.0.
Menteri juga menyebutkan, literasi sekarang mengalami perkembangan yang lebih jauh. Seperti literasi digital, literasi finansial, literasi kebudayaan dan berwarganegara, serta literasi-literasi yang lain.
”Bung Karno mencanangkan pemberantasan buta huruf bukan sebagai proyek atau program pemerintah. Tetapi sebuah gerakan nasional, gerakan bersama pemerintah dan masyarakat. Pada saat itu dilaksanakan di lebih 18 ribu tempat dan melibatkan lebih dari 17 ribu guru dan lebih dari 700 ribu warga masyarakat,” terang Muhadjir.
Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar, dalam laporannya menyebut sejumlah kegiatan sebagai rangkaian Hari Aksara Internasional. Di antaranya pameran produk unggulan PAUD dan Dikmas. Festival literasi Indonesia. Temu evaluasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
Ada pula workshop pendidikan keaksaraan Komunitas Adat Terpencil/Khusus. Bimbingan teknis pendidikan berkelanjutan. Workshop percepatan satuan pendidikan nonformal terakreditasi.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dalam kesempatan itu menyinggung tentang tema Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat. Ia memperkenalkan salah satu nilai luhur yang lahir dari Sulsel. Yaitu sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi, yang memiliki arti saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai.
“Nilai ini diajarkan secara turun-temurun oleh orang tua kita untuk membentuk karakter kita bersama,” ujarnya.
Ia yakin, dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa menciptakan keharmonisan dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Ini juga dapat diterapkan di era yang serba menggunakan teknologi. Misalnya dengan sosial media untuk menyebarkan berita yang baik. Termasuk dalam upayamemerangai penyebaran berita hoaks.
“Inilah tantangan literasi pada abad 21 yang lebih dari kemampuan baca, tulis, dan hitung. Literasi yang berdasar budaya luhur, saling menghargai, menyebarkan kebaikan dan kritis menerima setiap informasi yang kita terima,” jelasnya.
Menurut Nurdin, persoalan buta aksara merupakan masalah besar yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tak terkecuali di Sulsel. Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Sulsel di tahun 2018 mencapai 70,90. Jika mengacu pada peta daerah, IPM daerah ini terbilang positif. Karena sebagian sudah berstatus tinggi.
Dari 24 kabupaten kota, tinggal 11 kabupaten dengan status sedang. Sementara tujuh daerah berstatus tinggi, yaitu Parepare, Palopo, Luwu Timur, Enrekang, Pinrang, Sidrap, dan Barru. Kota Makassar satu-satunya berada di level sangat tinggi. (rhm/rus)