Hindari Data Ganda, Disdukcapil Konsolidasi Daerah

MAKASSAR, BKM — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Provinsi Sulsel melakukan konsolidasi data dengan Disdukcapil 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Konsolidasi yang dilakukan Kamis (24/20) di Hotel Romedo untuk menyamakan data kependudukan antara provinsi dan kabupaten/kota sebelum digunakan KPU sebagai acuan untuk mengeluarkan dafrar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).
Kepala Dinas Dukcapil KB Sulsel, Sukarniaty Kondolele, menjelaskan, sebenarnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak hanya 12 kabupaten/kota. Namun pihaknya sengaja mengundang seluruh daerah agar seluruh indikator data kependudukan diupdating dan disinkronkan.
Dia menambahkan, konsolidasi data ini sangat penting karena nanti saat KPU melakukan coklit, datanya akan divalidasi dengan Dukcapil.
Jika dilapangan ditemukan data online ganda, tidak jelas dan masalah lainnya, maka akan divalidasi kebenarannya.
“Jadi disamping pejabat pengolah data juga administrator data base yang memang operatornya memegang data base kita undang karena dia yang tahu teknisnya,” ungkap wanita yang akrab disapa Ani itu.
Lebih jauh dia mengemukakan, sejauh ini progres perekaman eKTP untuk setiap daerah sudah sudah cukup baik. Sulsel sudah berada pada zona hijau, yakni sekitar 98,6 persen yang sudah melakukan perekaman. Tinggal dua daerah yang progresnya masih rendah yakni Kabupaten Tana Toraja dan Jeneponto di kisaran 80 persen.
“Tapi saya kira tidam terlalu bermasalah,” ungkapnya.
Yang menjadi kendala saat ini adalah keterbatasan blangko dari pemerintah pusat. Baru-baru ini, Disdukcapil KB Sulsel meminra 10 ribu blangko dan itu sudah dibagi ke kabupaten/kota yang membutuhkan.
“Dan itu tidak cuma di Sulsel, semua provinsi di 514 dukcapil yang melakukan pelayanan merasakan yang namanya keterbatasan blangko. Karena memang mungkin itukan pengadaan dokumen negara,” ujar Sukarniaty.
Untuk mengatasi keterbatasan blangko, pemerintah terpaksa mempertimbangkan skala prioritas kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan atau urgensinya tinggi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menjelaskan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan akurasi data kependudukan, sehingga dapat meminimalisir data ganda atau anomali data penduduk yang berada di Sulawesi Selatan.
Ditemui selepas membuka acara, Abdul Hayat mengatakan bahwa sebagai upaya menyambut pilkada serentak tahun 2020 mendatang, maka ditekankan perlunya rapat konsolidasi yang akan dilaksanakan tersebut. (rhm)