Di Depan Firli, NA Sebut Amankan Aset Rp7,4 Triliun

MAKASSAR, BKM — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bertandang ke kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1). Dalam lawatannya yang pertama kali ini, Firli disambut langsung Gubernur HM Nurdin Abdullah.
Kepada Firli, NA menyampaikan keberhasilan pemerintahan yang dipimpinnya dalam upaya pencegahan korupsi. Ia menyebut, pemprov mampu mengamankan aset di 24 kabupaten senilai total Rp7,4 triliun.
“Aset yang berhasil dikembalikan Rp7,4 triliun. Ini merupakan suatu prestasi. Tujuannya dalam rangka penataan aset,” kata Firli usai mendengar penjelasan NA.
Berdasarkan laporan yang ia terima, total aset Pemprov Sulsel mencapai Rp21 triliun. Firli pun berjanji akan konsen membantu Pemprov Sulsel untuk mengembalikan aset yang saat ini belum ditata.
“Total aset Pemprov Sulsel kurang lebih Rp21 triliun. Kami memang lebih konsen untuk menertibkan aset,” ucap Firli.
Ketua KPK yang berlatar belakang polisi ini, menjelaskan bahwa selama ini banyak laporan yang masuk di KPK mengenai aset. Terutama kendaraan.
“Saya berkunjung ke satu provinsi, begitu datang saya akan umumkan pejabat yang tidak mengembalikan kendaraan dinas, besok langsung kembali semua. Dari tidak menjadi 600 mobil kembali semua. Begitu juga penertiban gedung, lahan negara, kita kembalikan,” tegas Firli.
Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai gubernur, diakui Firli, telah berhasil membangun kekompakan antara kabupaten dan kota, provinsi, serta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).
“Saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama, karena hari ini (kemarin) semua kursi penuh, tidak ada yang kosong, ini menunjukkan bahwa gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh Forkompinda kompak,” ujar mantan Kapolda Sumatera Utara ini.
Menurut Firli, pada prinsipnya bila ingin meraih kesuksesan, harus kerja sama dengan orang lain. Tidak ada orang yang bisa meraih sukses jika tidak ada orang lain.
“Kenapa kita kumpul di sini, karena kita satu tujuan. Kalau tidak sama, kita tidak datang ke sini. Kita tidak bisa terlepas dari tujuan negara,” tandasnya.
Gubernur HM Nurdin Abdullah menjelaskan, pengembalian aset milik Pemprov Sulsel merupakan sebuah komitmen bersama dengan berbagai stakeholder, utamanya KPK.
“Pengembalian aset bagian dari mencegah korupsi, dan ini merupakan komitmen Pemprov Sulsel. Kita sudah lakukan selama setahun lebih untuk mengembalikan aset,” tandas Nurdin.
Selain itu, sambung Nurdin, langkah selanjutnya yang dilakukan Pemprov Sulsel adalah memudahkan seluruh perizinan yang menghambat investasi selama ini.
“Kemudahan perizinan untuk membantu investasi, merupakan upaya kita dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulsel,” ucap Nurdin.
Untuk itu, Nurdin berharap KPK ke depannya memberikan bimbingan dan arahan, sehingga tindakan yang mengarah pada indikasi korupsi dapat dicegah, tidak hanya tingkat provinsi tapi juga di kota/kabupaten. (nug/rus)