MAKASSAR, BKM– Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) segera diberlakukan Pemerintah Kota Makassar. Pemberlakukan PSBB juga dibarengi dengan penyaluran bantuan sembako ke warga yang paling terdampak wabah covid-19.
Agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar turun langsung melakukan pemantauan.
Dewan juga akan meminta Pemkot Makassar memberikan laporan pertanggungjawab atas bantuan ke kecamatan tersebut.
Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, mengatakan, jika PSBB sudah diterapkan maka akan ada konsekuensi, sebab wali kota akan mengeluarkan peraturan wali kota terkait PSBB. Begitupun koordinasi bantuan sembako selama PSBB telah disiapkan camat dan sudah diatur sesuai permintaan oleh dinsos.
“Tentu kita minta laporannya pertangungjawabnnya, jangan sampai ini barang tidak disalurkan merata ke orang yang terkena dampak corona. Makanya ke depan kalau ada lagi pembagian sembako dinsos harus lebih berkoordinasi dengan camat, camat ke lurah dan lurah ke RT/RW nya,” ungkapnya, Minggu (19/4).
Selain itu, ia juga mengimbau Pemkot Makassar mengsosialisasikan ke warga bahwasanya penerapan PSBB bukan hanya sekadar imbauan tetapi ada penegakan hukum bagi warga yang tidak mentaati kebijakan tersebut. “Kalau sudah ditetapkan statusnya PSBB, ada konsekuensi disitulah. Nanti akan ada penegasan supaya warga betul-betul bisa mentaati apa yang menjadi keputusan dengan status PSBB,”ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Alhidayat Samsu, juga menambahkan, memang data terkait penangan pasien di tiap kecamatan tidak ada di dewan sehingga sulit untuk mengimbau masyarakat. Apalagi ironisnya, camat juga tidak punya laporan terkait data resmi mengenai warga yang terdampak covid-19. “Ini bukan soal PSBB nya, kita semua tahu dan warga juga pasti tahu. Tapi yang kami minta laporan dana rincinya. Ada camat kita tanya kemarin tidak ternyata tidak miliki data tersebut,” bebernya.(ita)
