Komisi II DPRD Sulbar Lakukan Kunjungan Evaluasi dan Monitoring ke UPTD Kehutanan Mamasa Barat

PENJELASAN — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, Hatta Kainang bersama Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, H Fahruddin didampingi kepala UPTD Kehutanan Mamasa Barat menjelaskan agar pada program yang dibuat ke depannya lebih banyak pada pemulihan ekonomi masyarakat. FOTO BERSAMA — Para anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulbar foto bersama dengan pimpinan OPD yang ikut mendampingi kunjungan evaluasi dan monitoring Komisi II DPRD Sulbar di UPTD Kehutanan Mamasa Barat.

MAMASA, BKM — Komisi II DPRD Provinsi Sulbar melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring di Kabupaten Mamasa. Khususnya di wilayah UPT Kehutanan Provinsi Sulbar yang berada di Mamasa Barat, Jumat (19/6).
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Hatta Kainang SH bersama sejumlah anggota DPRD Sulbar, masing-masing Drs H Itol Syaiful Tonra MM, H Taufiq Agus SH, dan Bonggalangi. Sedangkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Ir Fahruddin dan Dinas Ketananan Pangan Provinsi Sulbar. Rombongan Komisi II DPRD Sulbar diterima Kepala UPTD Kehutanan Mamasa Barat bersama kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar ini menjelaskan, adanya pengurangan anggaran APBD tahun anggaran 2020 memang telah membawa pengaruh pada pelaksanaan program yang telah dimasukkan Dinas Kehutanan Sulbar ke DPRD Sulbar.
”Ada sejumlah item kegiatan anggarannya dikurangi. Sehingga penganggarannya tidak full. Bahkan terjadi lagi tahap kedua telah terjadinya masalah Covid-19. Itu ada lagi pembabatan alias pemangkasan pada mata anggaran seluruh OPD yang ada di Pemprov Sulbar. Yakni dengan dilakukan recofusing anggaran. Sehingga anggaran semakin kecil yang ada di seluruh OPD pada lingkup Pemprov Sulbar. Termasuk yang dialami Dinas Kehutanan Sulbar in,” terang Hatta Kainang SH di hadapan pertemuan di UPT Kehutanan Mamasa Barat.
Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Mamuju ini menjelaskan, bukan saja anggaran yang ada di OPD pada lingkup Pemprov Sulbar yang telah mengalami pemangkasan anggaran kegiatan. Tapi juga yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar. Ada sekitaran Rp40 miliar lebih anggaran di sekretariat dewan dipangkas. Dan anggaran dimasukkan pada anggaran pemangkasan recofusing anggaran Sehingga akan mencakup 50 persen pada pemangkasan.
”Untuk itu, perlu ada skala prioritas terhadap HPH dalam pelaksanaan program yang harus kita lakukan pada program usulan Dinas Kehutanan dalam menangani program ke depan dalam penganggarannya,” ujar politisi Partai Nasdem itu.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Mamasa, Bonggalangi, menjelaskan, mengenai tata batas pada UPTD Mamasa Barat ini, perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga masalah ini akan terus dilakukan perbaikan pada sistem.
”Adanya permasalahan Covid-19, maka setiap program ke depannya agar lebih cenderung pada keberpihakan dalam penguatan penanganan ekonomi masyarakat,” ujar Bonggalangi di hadapan kepala Dinas Perkebunan Sulbar.
Anggota DPRD Sulbar, H Itol Syaiful Tonra, mengatakan, ke depannya program yang dimasukkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar juga memasukkan program yang ada dimasing-masing UPTD kehutanan yang ada di Sulbar.
”Salah satunya akan menyerap keberpihakan ekonomi masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem ekonomi masyarakat ke depannya. Tanpa ada sebuah program yang kita ajukan dalam memasukkan pada mata anggaran, maka itu juga tidak akan bisa ada sebuah perbaikan terhadap tatanan perekonomian masyarakat ke depannya dalam rangka pemulihan terhadap masalah Covid-19,” ujar H Itol Syaiful Tonra, anggota DPRD Provinsi Sulbar daerah pemilihan Kabupaten Majene.
Politisi Partai Golkar, H Taufiq Agus, mengatakan, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca-permasalahan Covid-19, perlu disiapkan perencanaan yang matang terhadap program keperpihakan program pemulihan ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah, mengatakan, ada banyak program yang bisa dilakukan pihak Dinas Kehutanan Sulbar dalam rangka peningkatan pengelolaan lahan hutan yang betul mengarah pada tingkat kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. yang ada di wilayah kawasan hutan yang bisa di berikan berbagai program kerja sama antara masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, H Fahruddin, saat menyampaikan kepada rombongan Komisi II DPRD provinsi Sulbar saat melakukan kunjungan evaluasi monitoring ke wilayah UPTD Kehutanan Mamasa Barat, mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai usulan pada mata anggaran nantinya ini, dengan berdasar pada program keperpihakan dalam rangka pemulihan terhadap perekonomian masyarakat.
”Kami akan melihat pada sistem program yang kami usulkan dengan didasari terhadap item yang ada pada penanganan masalah kehutanan. Sehingga program ini juga nantinya akan melibatkan masyarakat yang ada di sekitar wilayah kawasan hutan. Sehingga masyarakat ikut juga menjaga lingkungan serta menjaga kelestarian hutan. Itulah harapan bagi kami Dinas Kehuatan Provinsi Sulbar bersama para UPTD Kehutanan yang di wilayah Sulbar ini,’ jelas Fahruddin. (alaluddin)