Barugayya Dipastikan Gagal Ikut Pilkades Serentak

TAKALAR, BKM — Desa Barugayya, Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut), Kabupaten Takalar dipastikan gagal ikut pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 9 April mendatang. Hal itu disebabkan karena hingga saat ini belum terbentuk panitia pilkades di Barugayya, sementara tahapan sudah bergulir.
Itu artinya, dari 26 desa yang sebelumnya dijadwalkan akan mengikuti pilkades serentak, kini tersisa 25 desa. Barugayya baru akan mengikuti pilkades tahun 2019 mendatang. Sehingga akan ada kepala desa sementara sebelum terpilihnya kades definitif.
Kepastian tidak ikutnya Barugayya dalam pilkades serentak ini terungkap dalam sosialisasi yang berlangsung di Islamic Centre Takalar, Senin (1/2). Acara ini dihadiri Bupati Takalar H Burhanuddin Baharuddin, Kajari H Feri Tas, Ketua Pengadilan Negeri Gede Sunarjana, Kapolres AKBP Darwis Rincing, Dandim 1426 Wirawan Eko Prasetyo serta wakil dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia AM Abdillah. Jalannya sosialisasi dipandu Sekkab Takalar HM Nirwan Nasrullah. Kegiatan ini diikut panitia pilkades dari 25 desa se-Kabupaten Takalar.
Salah satu yang menarik dan mencuat dalam sosialisasi tersebut adalah keikutsertaan anggota TNI sebagai calon dalam pilkades. Sementara tidak ada satupun regulasi yang melarang anggota TNI maju sebagai calon kades. Yang ada saat ini barulah aturan bahwa anggota TNI yang terpilih dalam pilkades harus mengundurkan diri atau pensiun dini.
HM Abdillah dari kantor Kemenkum HAM Sulsel, mencoba mempersepsikan aturan tersebut dengan menyebut, sebaiknya keterlibatan anggota TNI dalam pilkades hendaknya dibicarakan secara khusus. ”Ini penting dibahas, untuk memastikan apakah anggota TNI yang ikut pilkades harus mundur terlebih dahulu atau nanti setelah terpilih,” kata Abdillah.
Sementara Kajari Feri Tas dan Ketua PN Gede Sunarjana tetap mengacu pada aturan yang ada saat ini, yaitu anggota TNI yang maju di pilkades mengundurkan diri dari institusinya setelah dinyatakan terpilih. Keduanya beralasan, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengharuskan anggota TNI untuk mundur dari institusinya ketika hendak maju di pilkades.
Sedangkan Kapolres dengan tegas meminta agar tidak mempermasalahkan lagi keikutsertaan anggota TNI dalam pilkades. Dia lebih cenderung meminta masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif saat ini, hingga pelaksanaan pilkades serentak berlangsung.
”Pada pemilihan presiden dan pileg lalu, Takalar masuk sebagai salah satu daerah yang aman. Itu harus kita ciptakan dalam pilkades serentak,” tandasnya.
Hal yang sama disampaikan Bupati Burhanuddin Baharuddin ketika menutup sosialisasi ini. Orang nomor satu di Takalar ini berharap semua pihak menjaga kondisi aman agar pilkades serentak bisa terlaksana dengan baik. (*/rus)