MAKASSAR, BKM — Tiga hari sudah demo massa yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Puncaknya berlangsung, Kamis (8/9). Ribuan orang turun ke jalan, yang akhirnya berujung ricuh di malam Jumat.
Sedikitnya ada tujuh elemen yang menggelar unjukrasa, hingga memacetkan belasan ruas jalan. Selain mahasiswa dari belasan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi negeri dan swasta, bergabung pula organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Yang tak kalah banyaknya adalah serikat pekerja dan organisasi buruh se-Kota Makassar. Dua lainya, yakni organisasi profesi serta organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, IMM, dan lainnya.
Massa mahasiswa dari Unhas, UMI dan Unibos terlihat memblokade dan memacetkan ruas Jalan Urip Sumoharjo hingga Perintis Kemerdekaan. Sementara mahasiswa dari UIN Alauddin dan Unismuh memenuhi ruas jalan dari Sultan Alauddin dan AP Petta Rani.
Dengan menggunakan kendaraan kecil, ukuran sedang hingga tronton 20 roda, mahasiswa menutup dua ruas jalan yang ada di depan kampus UIN Alauddin.
Di depan gedung DPRD Makassar, para mahasiswa dari berbagai kampus dan anggota PP serta LMP melakukan orasi. Mereka kemudian bergerak menuju depan gedung DPRD Sulsel untuk kembali berorasi.
Dalam orasinya, mereka menuntut agar presiden membatalkan UU Omnisbus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.
Pada pukul 14.00 Wita, ratusan peserta aksi yang telah berdiri tepat di depan gedung DPRD Sulsel sempat dipukul mundur aparat yang berjaga. Gas air mata pun ditembakkan.
Letupan senjata dari aparat kepolisian berulang kali berbunyi mengarah ke udara. Peringatan agar peserta aksi tetap tertib, damai, dan tenang.
Kericuhan itu tidak berlangsung lama. Peserta aksi kembali merapat depan gedung DPRD Sulsel menyampaikan pesan pencabutan Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI.
Pecahnya simpul gerakan peserta aksi yang bermula damai, lantaran adanya pihak yang memprovokasi mereka. Oknum tersebut berada di tengah peserta massa aksi, yang sesekali melempar botol plastik mineral berisi air masuk ke kantor DPRD Sulsel.
“Yang tidak berkepentingan untuk segera meninggalkan lokasi. Buat peserta aksi, kenali teman kalian. Jangan ada provokasi. Tetap tenang dan tertib,” seru seorang anggota polisi menggunakan pengeras suara dari mobil komandonya.
Dalam aksi ini, tuntutan dari mahasiswa, buruh dan pekerja tetap sama. Yakni, meminta UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Mereka menilai, kehadiran beleid pada klaster ketenagakerjaan hanya pro terhadap pengusaha, dan tidak memiliki manfaat baik bagi buruh dan pekerja.
Usai di DPRD Sulsel, massa kemudian berkumpul di bawah flyover. Silih berganti perwakilan massa tampil berorasi. Penutupan akses jalan di tempat ini memicu terjadinya kemacetan parah. Akses di ruas tol layang juga diduduki pendemo.
Hingga akhirnya, usai salat magrib Kamis malam, bentrok aparat dengan massa meletus. Tembakan gas air untuk membubarkan massa, beberapa kali terdengar.
Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam telah mewanti-wanti pengunjukrasa untuk tidak mudah terprovokasi. ”Prinsipnya kami siap mengawal jalannya aksi secara persuasif. Tidak melakukan langkah-langkah represif. Kami berusaha memberi pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun perlu berhati-hati, jangan terpancing dan terprovokasi,” kata Irjen Merdisyam.
Ia menyebut, ada 1.574 personel kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Dibantu personel yang ditempatkan di 22 titik dalam wilayah Kota Makassar.
Politisi Demokrat Dipuji
Politisi Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis sempat dieluk elukkan sejumlah pendemo yang berkumpul dan menggelar aksi di depan gedung DPRD Sulsel, kemarin.
Awalnya, para pendemo berteriak, bahkan ada yang mencaci maki para wakil rakyat yang ada di Senayan. Imbasnya, ada pula mahasiswa dan elemen lainnya yang mencaci sejumlah wakil rakyat di DPRD Sulsel dan Makassar.
Para pendemo berteriak dan meminta para wakil rakyat keluar dan menerima mereka yang hendak menyampaikan aspirasi. Para petugas dari kepolisian dan TNI langsung melakukan koordinasi dengan staf sekretariat dewan agar ada wakil rakyat yang bisa menerima pendemo.
Pantauan koran ini, hanya satu yang terlihat keluar menerima aspirasi, yakni Andi Januar Jaury Dharwis. Padahal, gedung dewan Sulsel dihuni 85 wakil rakyat
Andi Januar kemudian diminta untuk berbicara di depan para mahasiswa dan elemen lainnya. “Aspirasi mahasiswa dan elemen lainnya akan kami teruskan,” ujar legislator Demokrat Sulsel dua peridoe ini.
Andi Januar dipuji oleh massa pengunjuk rasa, karena partainya ikut menolak disahkannya UU Omnibus Law UU Cipatker. (arf-rif)
