DAU Turun, DAK Meningkat

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana transfer kepada Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp1,78 triliun untuk tahun 2021 mendatang.
Alokasi dana transfer tersebut terbagi atas anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,29 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp30,30 miliar, Dana Alokasi Umum (DAK) Rp355,78 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp100,09 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan, dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemkot Makassar tahun depan
mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan dana transfer tahun ini.
Hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang mengalami penurunan. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru meningkat.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, membuat pemerintah pusat mengurangi anggaran dana transfer ke pemerintah daerah.
“Pertumbuhan ekonomi tahun depan belum bisa stabil dan pandemi ini belum berakhir. Memang sudah ada vaksin, tapi belum bisa menghilangkan virusnya secara keseluruhan. Jadi 2021 itu belum bisa normal sepenuhnya,” kata Rahmat.
Meski anggaran sedikit menurun, namun menurut Rahmat, tidak menjadi persoalan. Terlebih anggaran DAU masih ada sisa anggaran di tahun sebelumnya sehingga kebutuhan anggaran bisa diperhitungkan semua.
Anggaran itu pun diluar DAU tambahan khusus untuk PPPK dan dana kelurahan. Begitu pula dengan DID. Setidaknya, ia bersyukur Pemkot Makasssar kembali mendapatkan alokasi anggaran DID di tengah pandemi.
“DID itu upaya pusat memberikan sedikit keringanan kepada pemerintah daerah untuk membantu, baik dari pembangunan infrastruktur ataupun kesehatan,” ujar dia.
Khusus tahun ini, kata Rahmat, alokasi anggaran difokuskan untuk upaya pemulihan ekonomi. “Kondisi ekonomi kita belum stabil, jadi program tahun depan itu fokus pemulihan ekonomi,” ucap Rahmat.
Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berharap APBD 2021 tidak sia-sia. Harus dioptimalkan, terutama yang menunjang investasi. Kata dia, penggunaan anggaran harus menunjukkan progres.
“Mesti memiliki efek jangka panjang dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Rudy.
Itulah yang menjadi alasan mengapa harus ada program besar yang jadi primadona disetiap penyusunan anggaran. Pada anggaran 2020, Pemkot menetapkan jalur pedestrian Metro Tanjung Bunga sebagai program prioritas.
Proyeksi 2021, Rudy berharap Makassar bisa terus berpacu. Posisinya sebagai penjabat juga tak selamanya program yang dibangun bisa terus dia kawal langsung. Akan tetapi, dia percaya, para pejabat sadar akan peran dan tanggung jawab dalam menata Makassar.
“Kita harus terus bergerak. Makassar bukan sekadar ibu kota Sulsel, tetapi telah menjadi penggerak ekonomi di Timur Indonesia. Dengan tuntutan itulah mestinya kita berbenah dan melihat Makassar bisa terus berkembang,” urai Rudy.
Proyeksi anggaran 2021, selain melanjutkan pembangunan jalur pedestrian Metro Tanjung Bunga, bersamaan program pembangunan masih menjadi prioritas. Rudy meyakini hanya dengan membenahi infrastruktur, keran investasi akan mengalir dan pariwisata lebih bergairah.(rhm)