Sekolah Siap-siap Tatap Muka 2021

MAKASSAR, BKM– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021. Nadiem mengatakan peta zona risiko tak lagi menjadi patokan izin pembelajaran tatap muka.
Kondisi itu, membuat sejumlah sekolah mengaku sudah siap melaksanakan sekolah tatap muka, setelah beberapa bulan lalu hanya sekolah dalam jaringan karena pandemi covid-19.
Salah satu sekolah swasta yang menyambut baik keputusan Mendikbud adalah sekolah SD,SMP,SMA dan SMK Saribuana di Jalan Pelita Raya.
Ketua Yayasan Saribuana,Harun Salli kepada BKM, Senin (23/11) mengatakan, ia sangat merespons positif kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam hal ini menteri pendidikan dan kebudayaan yang mengizinkan memulai sekolah tatap muka Januari 2021 mendatang.”Alhamdulillah sekolah tatap muka sudah bisa dimulai awal tahun depan. Kegiatan tersebutmemang sangat dibutuhkan untuk melihat karanter secara langsung anak didik kita yang baru masuk sekolah dan belum bisa bersekolah di dalam kelas. Apalagi, makin lama dilaksanakan sekolah daring, makin sulit lagi siswa untuk masuk sekolah,”jelas Harun.
Hanya saja, tambah Harun, pihak sekolah tetap wajib mengedepankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dalam kelas serta di depan pintu kelas diberikan alat pencuci tangan.”Protokol kesehatan memang wajib dilaksanakan agar penyebaran virus corona atau covid-19 di skeolah bisa diminimalisir. Termasuk pihak sekolah telah bekerjasama dengan puskesmas terdekat jika sewaktu waktu ada pegawai dan siswa yang sakit langsung mendapatkan penanganan medis,”ujar Harun.
Terpisah, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim, mengatakan, sebenarnya pemerintah telah gagal dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh.
Hal itu bisa dilihat dari tidak efektinya daya serap siswa selama belajar jarak jauh berlangsung. Selain itu, rendahnya kualitas guru dalam menggunakan teknologi membuat proses belajar kurang berkualitas. Akibatnya, tingkat stres siswa hingga orang tua terjadi selama proses belajar dari rumah terjadi. Bahkan, ada beberapa kasus bunuh diri yang terjadi.
“Semua terjadi karena kegagalan pemerintah dalam mengabtisipasi pembelajaran jarak jauh ini,” ungkapnya.
Dia memberi kiasan, melalui SKB empat menteri itu, sebenarnya pemerintah pusat sudah menerapkan protokol kesehatan.
Yang pertama cuci tangan, dalam artian pemerintah pusat memindahkan kewenangan ke pemerintah daerah. “Bahwa jika nantinya ada persoalan, maka itu menjadi urusan pemerintah daerah,” ungkap Ramli saat dihubungi BKM, kemarin.(rhm)