IGI: Jangan Disia-siakan

PEMERINTAH berencana menghapus penerimaan CASN untuk kategori guru menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rencananya, sebanyak satu juta kuota guru disiapkan dalam penerimaan PPPK tahun ini.
Keputusan pemerintah yang akan menghapuskan format perekrutan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk guru memang memicu polemik.
Namun, bagi Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim mengatakan, peluang itu jangan disia-siakan. Namun dia menilai, itu juga baru sebatas wacana. Masih bisa berubah kapan saja.
“Itu bergantung siapa pejabatnya. Makanya dari pada kita ribut (soal penghapusan CASN untuk guru), mending kita fokus mensyukuri adanya kouta sejuta guru formasi PPPK,” ujarnya.
Saat ini, kata Ramli, pihaknya telah meminta kepada seluruh pengurus IGI daerah untuk membantu guru yang akan bersiap ikut tes PPPK.
“Kita fokus untuk membantu dan mendampingi siapapun yang memenuhi syarat administrasi. Bagaimana kuota yang telah disiapkan kementerian bisa diisi oleh para guru,” ucap pria kelahiran Maros ini.
Ramli juga meminta agar tes CASN untuk tak perlu diributkan. Harus ada fokus yang mesti dijadikan prioritas.
“Tak perlu ribut soal CASN. Jangan sampai kambing berkualitas di depan mata lepas karena bermimpi mau dapat unta gemuk,” terang dia.
Hanya saja, Ramli meminta ketegasan pemerintah akan sumber pendapatan atau gaji PPPK. Pihaknya berharap pemerintah wajib memastikan sumber gaji dari PPPK harus dari APBN.
“Kalau ujung-ujungnya pakai APBD, maka sebaiknya tidak perlu ada perekrutan PPPK. Karena kalau pakai APBD ini tidak akan menyelesaikan persoalan di lapangan,” terang pria kelahiran 23 Mei 1978 ini.
Plt Kepala Disdik Makassar, Andi Irwan Bangsawan mengungkapkan, KemenPAN-RB telah memberi kuota. Masing-masing untuk SD ada 819 tenaga guru dan 211 untuk tenaga SMP.
“Kita sebenarnya usulkan sekitar 2.800, tetapi pihak kementerian cuma mengabulkan 1.030. Dan insyaallah kuota yang sudah ada bisa dipenuhi langsung,” katanya.
Kata Andi Irwan, perekrutan tenaga guru sangat penting. Selain dari aspek kesejahteraan, juga memberi dampak positif terhadap keuangan daerah. “Karena kalau sudah lulus PPPK, otomatis beban keuangan daerah untuk gaji honorer berkurang. Karena PPPK dianggarkan dari pusat,” katanya.
Dengan begitu, PPPK yang dikhususkan untuk honorer ini sangat memberi dampak bagus. Seperti memberi kejelasan terhadap nasib guru honorer yang selama ini berharap punya hak yang sama dengan ASN. “Dari segi kesejahteraan, teman-teman honorer sangat terbantu,” ucapnya. (rhm)