Alumni Jepang Jadi Pengelola

PENJABAT Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menunjuk Prof Laila Rahim sebagai pelaksana tugas (Plt) Pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) Tamanggapa.
Prof Laila saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Guru besar alumni Jepang itu juga saat ini dipercaya sebagai tenaga ahli gubernur yang akan membantu Sulsel menjadi lumbung daging secara nasional.
Sementara itu, Perusda RPH yang selama ini sebagai pengelola di kawasan tersebut, untuk sementara waktu akan dibenahi dulu sebelum mengganti manajemen.
“Untuk saat ini saya masih berasumsi kita akan coba benahi perusdanya yah, kemudian kita akan ganti orangnya. Saya akan tunjuk plt pengelola, yaitu prof Laila Rahim,” ungkap Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin usai menyaksikan peresmian RPH Tamangapa oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (8/2).
Rudy mengemukakan, RPH Tamangapa dibangun untuk memenuhi kebutuhan daging yang terjamin standar dan kualitasnya. Serta terjamin higienitasnya.
Saat ini, kapasitas produksi, atau jumlah sapi yang mampu dipotong di RPH Tamangapa sebanyak 100 ekor per hari. Itu sudah mampu memenuhi kebutuhan daging di Makassar sebesar 80 ekor per harinya. Sementara 20 ekor, disuplay ke sejumlah daerah.
RPH Tamangapa nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi yang di dalamnya ada pasar hewan, kawasan kuliner, dan beberapa entitas lainnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Sulsel kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk pembangunannya tahun. Sementara Pemkot Makassar menyiapkan Rp13 miliar untuk pembebasan lahannya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2) Kota Makassar, Sumarni menjelaskan, sebenarnya terkait pembebasan lahan, jika tidak ada pandemi covid-19, tahun lalu sudah bisa rampung.
“Tapi karena terjadai covid, terpaksa tahun ini kita akan lanjutkan, ” ungkap Sumarni.
Anggaran sebesar Rp13 miliar yang disiapkan Pemkot Makassar untuk pembebasan lahan 3,1 hektare sebenarnya tidak masuk dalam APBD Pokok 2021. Namun, pihaknya sudah bersurat agar bisa diparsialkan.
Selain kucuran dana Rp17 miliar dari Pemprov Sulsel, RPH Tamangapa juga mendapat alokasi anggaran dari pusat sebesar Rp5,7 miliar. (rhm)