Dewan Minta Tuntaskan Nasib Pekerja

MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta keseriusan dari dinas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan soal pengangguran dan problem ketenagakerjaan lainnya. Pasalnya, hingga kini laporan yang masuk ke DPRD Makassar mengenai pekerja yang dikeluarkan hingga gaji yang tidak sesuai diberikan perusahaan.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir, mengatakan, selain problem kesehatan, problem ketenagakerjaan juga perlu mendapat sorotan. Sebab sejumlah aduan mengenai pekerja yang diberhentikan masih terus menjadi soal hingga aduan upah pekerja yang diberikan perusahaan tidak sesuai.
“Ini memang masih berdampak dari sejak pandemi, tapi kita minta upaya pemerintah dalam mengurangi secepatnya jumlah ini, setidaknya ada pergerakan. Kita sedikitnya menerima 30 aduan soal pekerja yang bekerja tidak diberikan gaji yang sesuai, pekerja yang tidak diberikan jaminan perusahaan sampai ada yang diberihentikan begitu saja,” ungkapnya, Rabu (17/3).
Legislator Fraksi Golkar Makassar inipun meminta pemerintah agar segera menyelesaikan problem di sektor ketenagakerjaan ini. Sebab sudah jauh-jauh hari sudah menghimbau dinas terkait, bahwa di tahun 2021 sudah ada program dan pergerakan untuk menangani kasus tersebut.
“Saya sudah kasih tahu, 2021 ini sudah ada strategi dan program yang berjalan mengatasi ketenagakerjaan yang kemarin. Saya akan koordinasikan kembali soal ini, supaya tidak berlarut-larut kasian ada keluarga mereka yang butuh makan, butuh juga hidup dan perusahaan tidak boleh seenaknya,” tegasnya.
Begitupun yang dikatakan, anggota Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahid. Ia menegaskan, pihak telah berkomunikasi dengan pemerintah kota agar persoalan ketenagakerjaan tetap diperhatikan. Minimal, pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan tiap perusahaan, mendorong pekerja yang terdampak pandemi, bisa diakomodir kembali.
“Saya coba bicarakan lagi soal ini dengan dinas ketenagakerjaan. Intinya kita akan pastikan hal ini tuntas, komunikasi sudah dijalin dengan perusahaan-perusahaan dan perlu juga kita jamin pekerja soal haknya,” jelasnya. (ita)