2.000 Tas Belanja Gratis Dibagi di CCC

MAKASSAR, BKM — Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan melaunching program Intergrasi Bank Sampah ke UKM dan kantong plastik berbayar di Celebes Convention Centre (CCC) hari ini, Sabtu (5/3). Kegiatan berskala nasional ini akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama dan 22 wali kota se-Indonesia.
Dalam acara ini, Wapres diagendakan menyerahkan secara simbolis kartu IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) kepada delapan pengusaha sampah. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan memiliki 330 bank sampah, dari jumlah 250 unit bank sampah yang tersedia dan telah mengantongi IUMK dari camat.
Dengan izin tersebut memungkinkan pemilik untuk melakukan usaha jual beli sampah, dan mendapatkan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank milik pemerintah dengan nominal terendah Rp5 juta dan maksimal Rp25 juta.
Selain mengantongi IUMK, pengusaha sampah juga disyaratkan memiliki bank sampah sebagai syarat untuk menikmati dana KUR tanpa agunan.
Menurut Direktur YPN (Yayasan Peduli Negeri), Saharuddin Ridwan, Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki regulasi yang mengatur harga sampah dengan pemisahan empat jenis. Masing-masing sampah plastik, kertas, logam, dan botol (kaca). Manfaat bank sampah sendiri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan berbagai program yang menyertainya, seperti sampah tukar beras, sampah tukar voucher listrik, sampah tukar air galon di kepulauan, dan sampah tukar gas 3 kg.
“Kita memiliki bank sampah induk (Pusat). Inilah yang membuat bank sampah Makassar menjadi yang terbaik di Indonesia. Program bank sampah juga bisa berjalan sukses berkat intervensi dari Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, Makassar saat ini telah mempersiapkan 2.000 kantong belanja yang dapat digunakan berkali-kali yang terbuat dari bahan daur ulang. Kantong belanja ini dapat menghemat penggunaan kantong plastik. Pemkot juga telah menyediakan 2.000 kantong tas belanja dan akan dibagikan secara gratis ke masyarakat yang hadir di CCC.
“Kebijakan ini sejalan dengan program kantong pelastik berbayar. Untuk menghemat penggunaan kantong plastik, maka pemerintah akan membagikan tas plastik yang dapat digunakan berkali-kali,” katanya.
Mengenai bank sampah di Makassar, Danny berjanji akan terus meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya, untuk dapat tetap mengefektifkan program yang telah dibuat terkait kebersihan.
“Rencananya saat berada di CCC, Wapres JK akan disuguhi simulasi penimbangan sampah tukar beras, proses menjadi nasabah bank sampah dan siteplan TPA bintang 5 yang berlokasi di TPA Tamangapa, Antang,” paparnya.
Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar Ibrahim Saleh menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan tas belanja yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kedatangan Wapres dan rombongan di CCC akan disambut dengan Gandrang Pakkanjara. Kegiatan di tempat ini berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 Wita.
JK yang sudah berada di Makassar, Jumat (4/3), menyempatkan diri menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPPT) 2015 di Gedung Wisma Kalla. Hadir Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, Pangdam Vll/Wrb Mayjen Agus Surya Bakti, Chairman PT Fajar Group HM Alwi Hamu, jajaran Direksi Kalla Group dan beberapa pejabat daerah lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara) yang berada di Makassar, menyerahkan SPPT 2015 kepada Wapres RI Jusuf Kalla sesuai dengan domisili kependudukan JK yang beralamat di Jalan Haji Bau No 16.
Selain JK, Wali Kota dan Wawali juga menerima bukti penyampaian SPPT 2015 melalui e-filling, yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat.
E-filling merupakan suatu cara penyampaian SPPT secara elektronik yang dapat cara penyampaian website Dirjen Pajak atau website penyalur SPT elektronik. Sistem e-filling juga memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dengan mengunjungi website Dirjen Pajak.
Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat yang telah menunjukkan kewajiban SPT tahunan perpajakan yang telah menjadi panutan pajak. Menurutnya, negara yang kuat memiliki pemerintah yang kuat. Untuk dapat memberikan pembiayaan, negara harus memiliki uang dan untuk mendapatkan uang, masyarakat harus membayar pajak.
“Begitulah perputarannya. Negara yang kuat, harus memiliki pemerintah yang kuat. Negara yang kuat pasti memiliki pasukan yang kuat, dan untuk membayar pasukan yang kuat diperlukan uang. Sehingga masyarakat diharuskan disiplin untuk bayar pajak,” kata JK.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Sultanbatara, Neilmadrin Noor menargetkan penerimaan pajak di tahun 2016 mencapai Rp15 triliun. Untuk mencapai target tersebut, ia akan mengefektifkan penagihan, bahkan memberikan sanksi dan efek jera kepada penunggak pajak dan akan terus melakukan sosialisasi untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Apalagi jika ekonomi turun, akan terjadi fluktuasi. Tetapi di tahun ini, ekonomi semakin membaik sehingga target di tahun ini dinaikkan menjadi Rp15 triliun. Naik tahun 2015 yang hanya Rp13 triliun,” papar Neilmadrin. (arf/rus)