MAKASSAR, BKM — Balai Kota Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani kebobolan. Sejumlah barang pada dua kantor organidasi perangkat daerah (OPD) raib. Masing-masing Dinas Keluarga Berencana dan Dinas Pemuda Olah Raga. Jika dikalkulasi, jumlah kerugian mencapai Rp100 juta lebih.
Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, dr Ita Anwar membenarkan adanya kehilangan sejumlah barang di sana. Di antaranya kamera seharga Rp30 jutaan, dua unit laptop, wireless, kertas, serta tinta 70 botol.
“Jadi ada kamera, laptop dua wireless, kertas, dan tinta 70 botol. Soal laporan polisi nanti saya coba tanya staf. Kerugian akibat kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp100 jutaan,” jelasnya
Sementara di Dinas Pemuda dan Olah Raga, sejumlah barang ikut raib. Ditaksir total kerugian yang diderita sekitar Rp30 jutaan. Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Kota Makassar Husni Mubarak mensinyalir pelaku beraksi di kantornya yang terletak di lantai empat saat keadaaan kantor telah sepi.
“Kalau saya itu sekitar Rp30 jutaan yang hilang barang. Itu semua barang milik kantor. Jadi waktu saya masuk saya tanyakan, mana itu barang, ternyata hilang katanya,” ujarnya, kemarin.
Pelaku diduga beraksi seorang diri. Ia menggasak sejumlah barang berharga inventaris kantor. Pelaku dengan mudah melakukan aksinya walau kantor ini dijaga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Mungkin bukan cuman saya. Ada beberapa SKPD lain juga. Kalau saya itu mulai laptop, kertas, printer. Bahkan piala juga dia bawa kabur,” ujar Husni.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Satpol PP Makassar Mohammad Iqbal Adnan, mengaku belum bisa dipastikan apakah yang terjadi itu aksi pencurian atau kehilangan. “Jangan buru-buru disebut pencurian. Siapa tahu kehilangan. Itupun harus ditelusuri baik-baik, itu barang yang hilang memang disimpan di kantor. Siapa tahu hilang di luar,” ungkap Iqbal.
Namun, dia berjanji akan semakin memperketat penjagaan di kantor wali kota. Piket juga selama ini bertugas selama 24 jam. Dia juga memastikan akan semakin memperketat pemeriksaan terhadap orang-orang yang masuk ke sana. Termasuk membuat pintu masuk satu jalur. Selain itu, juga akan dilakukan sistem titip KTP.
Kepala seluruh OPD, terkhusus para kepala OPD baru, diminta untuk melakukan inventarisasi barang untuk memastikan barang milik daerah di instansi masing-masing. (rhm)
