Dewan Minta Humas Data Wartawan

MAKASSAR, BKM– Terkait maraknya aktifitas wartawan tanpa surat kabar atau tanpa media di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Makassar.
Mereka meminta Kepala Bagian Humas, Firman Hamid Pagarra untuk melakukan pendataan terhadap wartawan yang bertugas di Balai Kota.
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir menuturkan, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pasti resah akan aktifitas wartawan tanpa surat kabar (WTS) atau semacamanya. Apalagi mereka dimintai uang hingga diancam.
Untuk itu, kerja-kerja humas perlu lebih dipertajam lagi.”SKPD mengeluh pasti ada masalah. Makanya fungsinya Humas untuk mengontrol kerja-kerja wartawan di Balai Kota perlu dimaksimalkan, termasuk melakukan pendataan. Jangan sampai keberadaan “WTS” bisa merusak citra wartawan,” ungkap Wahab di DPRD Makassar, Selasa (15/3).
Wahab menambahkan, ke depan, Pemkot Makassar dapat lebih menjalin kerjasama dengan lembaga wartawan seperti PWI, AJI dan PJI termasuk lembaga wartawan lainnya. Ini dilakukan agar lembaga wartawan dan pemerintah bisa saling bersinergi terhadap penertiban “WTS” tersebut.
Selain itu, tambah Wahab, Humas Pemkot Makassar saat ini sudah perlu mendata kembali mana wartawan yang bertugas di Pemkot Makassar, sehingga oknum yang mengaku wartawan tidak sembarangan lagi berkeliaran di pemkot.
“Saya minta pendataan itu perlu agar bisa meminimalisir keberadaan wartawan tanpa media tersebut,” tutupnya.
Sehari sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, H Ibrahim Saleh telah mengimbau agar SKPD berhati-hati terhadap oknum yang mengaku wartawan yang tidak jelas medianya, karena tindak tanduknya di lapangan sering meresahkan para pejabat di lingkup Pemkot Makassar.
“Saya imbau agar SKPD hendaknya meminta identitas diri wartawan yang bersangkutan, kemudian ditanyakan alamat media tempatnya dia bekerja.
Menurut Ibe sapaan akrabnya, identitas dan media yang jelas perlu diketahui, karena mereka sering meminta konfirmasi kepada narasumber akan tetapi beritanya belum tentu ada dan hanya menakut-nakuti saja,” ujarnya.
Bahkan dia berjanji akan mendata nama-nama wartawan yang resmi menjadi mitra untuk Pemerintah Kota Makassar. Dengan begitu, para SKPD Kota Makassar dapat lebih terbuka dan aman memberikan informasi kepada wartawan yang bertempat di Balai Kota Makassar secara resmi.
“Nanti saya minta ke Bagian Humas pemkot untuk mendata nama-nama wartawan yang resmi bermitra dengan Pemerintah Kota Makassar. Dengan begitu para pejabat lebih aman dan tidak terganggu dengan ulah oknum “WTS” tersebut,” tukasnya.
Terpisah, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Ridwan Marzuki menegaskan, untuk mengatasi keberadaan “WTS” diperlukan kerjasama yang bukan hanya dari organisasi profesi, tetapi juga peran dari perusahaan media dan pemerintah untuk senantiasa menolak “WTS” yang cenderung merusak nama baik wartawan profesional yang aktif melakukan kerja jurnalistiknya.
“Pemerintah seharusnya tegas untuk tidak memberikan ruang kepada “WTS” yang hanya sekadar datang dan mencari amplop. Ini cenderung ada kerjasama antara Pemerintah dan “WTS”, karena pemerintah seperti memberikan ruang kepada “WTS” sehingga leluasa masuk ke instansi pemerintah hanya sekadar mencari amplop atau uang,” tegasnya.
Ia menambahkan, para pejabat sebaiknya mempertanyakan identitas sesorang yang melakukan konfirmasi untuk mencari informasi, dan para pejabat juga berhak menolak wawancara ke oknum wartawan yang tidak jelas.
“Ini kita kembalikan lagi ke narasumbernya, apakah mereka ingin melayani wartawan tidak jelas atau yang tidak profesional. Karena wartawan profesional adalah wartawan yang memiliki media jelas, aktif melakukan karya jurnalis dan itu yang telah dilindungi UU Pers ketika melakukan proses karya jurnalistik lalu mendapatkan gugutan dari pihak pihak tertentu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra juga mengaku risih dengan keberadaan beberapa oknum Wartawan Tanpa Surat Kabar (WTS) yang sering mangkal di kantor Balai Kota Makassar maupun di instansi Pemerintah Kota lainnya.
Menurutnya, aksi oknum WTS yang sering mangkal di kantor Balai Kota Makassar bahkan tidak segan-segan masuk di dalam ruangan sejumlah pejabat.
“Jujur saya juga merasa tidak nyaman dengan dia (WTS), tapi mau di apalagi. Tapi saya coba carikan solusi untuk kenyamanan kita semua dengan mencoba memberikan data-data ke seluruh pejabat mengenai mitra pers yang resmi tercatat di Humas Pemkot Makassar untuk dipermudah dalam melaksanakan kerja jurnalisnya,” ujarnya.(ita-arf/war)