Tuntut Pesangon, Pensiunan ‘Curhat’ ke Ajiep Padindang

MAKASSAR, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. Dalam kunjangan kerja itu, Ajiep menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lembaga keuangan dan perbankan, diantaranya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, dan perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Ajiep juga melibatkan pensiunan BRI di Wilayah Sulawesi Selatan yang saat ini sedang berkisruh dengan BRI terkait persoalan uang pesangon.
RDP yang digelar di Hotel Trisula Makassar, Senin (4/4) membicarakan dua topik yakni terkait perkembangan perbankan di Sulsel dan kisruh pensiunan dengan pihak BRI.
Senator Ajiep Padindang menjelaskan, perkembangan perbankan di provinsi ini cukup menggemberikan. Cuma dia masih menemukan sejumlah persoalan dimana masih ada bank yang mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dia mengaku menemukan bank yang menyalurkan KUR dengan kisaran maksimal Rp25 juta menggunakan agunan.
“Padahal berdasarkan atueran kan, KUR paling tinggi Rp25 juta, tidak perlu menggunakan agunan,” ungkapnya.
Dia berharap lembaga otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia bisa lebih memperketat pengawasan agar tidak merugikan masyarakat.
Agenda lain yang dibicarakan adalah persoalan pemberian pesangon yang dinilai pensiunan BRI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wakil dari Forum Pensiunan BRI Sulsel, H Muh Yunus Ambo menjelaskan, pihaknya menuntut hak mereka dipenuhi.
Dia menjelaskan, tahun 2013 dikeluarkan UU No.13 Tahun 2013 yang dijadikan acuan BRI untuk pembayaran pesangon. Tp Direksi BRI dinilai mendahului keputusan itu dalam penetapan pembayaran pesangon. Akibatnya, pesangon yang dibawarkan kepada pensiuanan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Di Kabupaten Pangkep misalnya, kata Yunus, masih ada sekitar Rp3 miliar yang belum dibayarkan. Karena itulah, pensiunan BRI meminta Senator Ajiep Padindang bisa membantu memfasilitasi agar persoalan ini bisa diselesaikan.
Ajiep mengatakan pihaknya telah bersurat ke pimpinan BRI terkait persoalan ini. Dan balasannya, sudah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja serta ada yang masuk pengadilan. (rhm/war)