POLEMIK terkait posisi rel kereta api secara at grade atau elevated di Kota Makassar terus bergulir. Di satu sisi, Balai Perkeretaapian Sulsel bersikukuh akan membangun rel secara at grade sesuai perencanaan.
Di sisi lain, Pemkot Makassar menolak keras rencana tersebut dengan alasan bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Pemkot Makassar berharap rencana pembangunan lintasan rel kereta at grade tidak dilakukan di Makassar.
Melalui diskusi yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Pemkot Makassar berupaya menyampaikan kepada warga Makassar dampak yang bisa terjadi jika lintasan rel kereta api dibangun secara at grade.
Diskusi yang digelar Kamis (25/8) di Mbuuk Kafe, Jalan Andi Djemma menghadirkan dua narasumber yakni Sekretaris Dinas Penataan Ruang Makassar Fuad Azis dan aktifis lingkungan Ahmad Yusran.
Sekretaris Dinas Penataan Ruang Makassar, Fuad Azis, mengatakan, harus digarisbawahi bahwa pemkot menyetujui hadirnya moda transportasi massal kereta api di Makassar. Dan itu sudah diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Yang jadi persoalan, kata mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Makassar itu, posisi lintasan rel kereta api yang akan dibangun. Dia menekankan, melihat kondisi Makassar, penempatan lintasan rel kereta api tidak cocok dibangun secara at grade atau landed. “Tentu ada alasan kenapa kami tolak landed,” katanya.
Kata Fuad, akan membutuhkan lahan lebih luas sehingga banyak lahan warga yang terkena dampak.
“Kebutuhan lahan untuk landed 50 meter kalau elevated hanya 5 m,” tambahnya.
Selain itu, aktivitas masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Tallo, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan akan terganggu aktivitasnya.
Aliran air juga akan terganggu sehingga bisa menimbulkan spot banjir dan genangan.
Selain itu, dikhawatirkan bisa tercipta kawasan kumuh di sekitar jalur rel kereta api.
“Tapi kalau lintasan kereta api dibangun secara elevated kekhawatiran yang disampaikan tidak mungkin terjadi,” jelasnya.
Yang paling merasakan dampak pemasangan lintasan kereta api at grade, adalah pengendara bermotor.
Dipastikan bakal terjadi kemacetan. Akses warga jadi terhambat. Ada pemukiman warga juga jadi terisolasi.
Pada dasarnya, kata Fuad, Pemkot Makassar mendukung setiap Program Strategis Nasional (PSN) sepanjang mengakomodir keinginan masyarakat.”Kita kan menghindari rakyat terzolimi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran, mengatakan, pelaksanaan proyek kereta api ini banyak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik.
Diantaranya abai melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari rencana pembangunan jalur.
Dan intinya tidak mengakomodir amendemen UU Cipta Kerja, melalui KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Penetapan Ruang.
Menurutnya, berkaca dari pengalaman kost bencana banjir dan kerugian warga di kota Makassar masih terngiang dalam ingatan.
Makanya dengan berbagai pertimbangan dan aspek lain, adalah hal wajar Walikota Makassar Danny Pomanto menolak kontruksi rel at grade di daratan kota Makassar karena karena warganya masih trauma oleh teror ancaman banjir yang setiap saat terjadi. Apalagi akan adanya pembangunan rel kereta api melintasi daratan kota Makassar. (rhm)
