MAKASSAR, BKM — Satu lagi konsep yang akan diterlorkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto di 2023 mendatang. Selain melanjutkan beberapa proyek sebelumnya, Danny berencana membangun Religius Park di Kawasan Untia, Kecamatan Biringkanayya.
Rencana itu disampaikan Danny usai menggelar ‘Forum Sipakainge’ yang diikuti tokoh-tokoh umat beragama di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa (20/12) malam.
Pembangunan Religius Park di Kawasan Untia, kata Danny Pomanto melibatkan pihak swasta dengan menggunakan dana CSR.
“Jadi sudah ada yang siapkan tanah dan anggaran untuk membuat enam rumah ibadah. Lokasinya di Untia dan menggunakan dana CSR,” ucap Danny.
Rumah ibadah enam agama resmi seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu akan dibangun dalam satu kawasan di Untia.
“Walaupun kecil, tapi paling tidak nanti ada rumah ibadah yang bersamaan di situ. Itu berdampingan, tahun depan direalisasikan,” tambahnya.
Danny Pomanto menjelaskan Religius Park tidak lain untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Meski sudah banyak program perkuatan keimanan umat, namun diakuinya harus tetap diperkuat.
“Tujuannya itu untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Jadi toleransi. Belum cukup yang kita buat tahun ini (program perkuatan keimanan umat), tahun depan harus lebih kuat,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, tidak mengetahui jika ada program yang diusulkan wali kota di 2023 mendatang.
“Saya belum paham seperti apa pembangunannya. Soal anggaran untuk pembangunan di kota Makassar dibahas di Komisi C DPRD Makassar. Tapi setiap pembangunan rumah ibadah harus sesuai dengan peruntukannya,”jelas ARA sapaan akrab Adi Rasyid Ali.
ARA menambahkan, pemerintah kota tentu telah mempertimbangkan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi. Kalau mau dibangun di Untia tentu ada pertimbangannya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar Anton Paul Goni menambahkan, ia tidak mempersoalkan jika wali kota membangun Religius Park jika sudah sesuai dengan peruntukan dan telah ditinjau izin lingkungannya.
“Tidak masalah karena pembangunannya tidak menggunakan dana negara tapi dana CSR. Sah-sah saja ini penguatan aksi toleransi umat beragama di Makassar,”ujarnya. (rhm)
