MAKASSAR, BKM — Pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam sidang paripurna DPRD baru-baru ini, terus menuai sorotan. Mayoritas fraksi menyesalkan sekaligus menilai apa yang dilontarkan itu tidak sepatutnya dari seorang kepala daerah.
Kritik itu disampaikan beberapa fraksi pada rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2024, Jumat (13/10). Rapat paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif tanpa dihadiri Pj Gubernur Bahtiar. Pemprov hanya mengutus enjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Andi Muh Arsjad.
Juru bicara Fraksi Golkar Andi Debbie Purnama yang pertama menyampaikan penyesalannya terhadap sikap Pemprov yang tidak konsisten, menyusul surat gubernur kepada Ketua DPRD yang pada intinya tidak setuju dengan APBD Pokok. “Atas sikap tesebut Pempov tidak profesional, yang seakan-akan ada dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel. Kepada semua OPD harus tegak lurus kepada atasan,” ujar Andi Debbie Purnama.
Selain itu, Fraksi Golkar juga melontarkan kiritik atas pernyataan Bahtiar yang mengibaratkan Sulsel seperti kapal yang tenggelam. “Pernyataan itu seakan, tapi tidak membangun stigma yang baru. Pemimpin yang baik adalah yang menyelesaikan masalah, bukan mengungkit masalah yang lalu,” ucapnya.
Terkait obsesi besar soal Sulsel sebagai lumbung pisang, menurut Andi Debbie, perlu dikaji lebih matang. “Fraksi Golkar meminta penyelesaian utang dan tunggakan dana bagi hasil sebelum dilakukan persetujuan bersama,” pintanya.
Juru bicara Fraksi Nasdem Desi Susanti Sutomo menyampaikan tiga pokok pandangan. Pertama, apresiasi kepada Pj Gubernur atas inisiasi dan transparansinya melalui upaya evaluasi internal kinerja keuangan provinsi, sebagaimana yang tercantum dalam surat Gubernur Nomor 121/12140/B.Umum perihal Penyampaian, tertanggal 11 Oktober 2023. Terdapat lima poin utama rasionalisasi dan menyarankan adanya perubahan terhadap RAPBD TA 2024.
Kedua, Fraksi Nasdem mendukung Pj Gubernur untuk melakukan perubahan tersebut sehingga mampu dihasilkan RAPBD TA 2024 yang mampu memberikan jalan keluar terbaik terhadap persoalan keuangan yang dihadapi Provinsi Sulsel.
Ketiga, Fraksi Nasdem mengapresiasi Pj Gubernur dalam memperhatikan kewajiban carry over untuk DBH ke kabupaten/kota Tahun 2023. “Harapan kami dalam pembahasan dan perencanaan selanjutnya dapat memperhatikan keseimbangan DBH yang proporsional sehingga dapat dinikmati dengan baik dan efektif oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Desi Susanti.
Fraksi PKB mengungkapkan soal kondisi sosial ekonomi pada semester I tahun 2023 sebesar 5,14 persen, naik tipis 0,5 persen dibandingkan tahun 2022. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan September 2023 mengalami penurunan sebesar 2,33 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,77 persen.
“Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, tingkat pengangguran terbuka Februari 2023 sebesar 5,26 persen. Prevalensi stunting sekitar 27 persen, jauh di atas rata-rata nasional (21,6 persen). Kami berpandangan bahwa kemiskinan, khususnya prevalensi stunting yang tinggi, dalam kondisi sosial-politik ekonomi Sulsel akhir-akhir ini, merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita semua,” ujar juru bicara Fraksi PKB Fauzi Andi Wawo.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyampaikan sejumlah catanan soal target APBD tahun 2024 yang cukup tingggi, serta mempertimbangkan adanya proyeksi utang sebesar Rp1,694 triliun.
“Karena itu, untuk menuntaskan pembayaran utang yang dimaksud maka Fraksi PPP merekomendasikan merevisi muatan APBD tahun 2024 dan perlu menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang riil melalui mekanisme pembahasan APBD,” ujar Andi Nurhidayati selaku juru bicara Fraksi PPP.
Fraksi ini juga mengharapkan agar anggaran stunting yang disiapkan tidak mayoritas dialokasikan pada perjalanan dinas dan rapat rapat. Tetapi betul-betul diperhadapkan pada kebutuhan riil yang langsung dimanfaatkan oleh balita dan keluarga penyandang stunting.
Khusus untuk daerah pesisir dan pulau-pulau yang selama ini menjadi kantong kemiskinan, Fraksi PPP berharap agar dapat diberikan perhatian khusus pada penyiapan sarana dan prasarana nelayan dan petani rumput laut secara maksimal, serta perlindungan sosial atas risiko alam dan penyediaan asuransi bagi nelayan.
F-PPP juga meminta kejelasan asset Pemprov dengan luas 11 hektare di Centerpoint of Indonesia, serta memberikan perhatian terhadap penolakan warga masyarakat Pulau Lae-lae terkait rencana proyek reklamasi PT Yasmin di posisi sebelah utara pulau tersebut.
Secara terpisah sebelumnya, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin memastikan utang Pemprov Sulsel tidak akan dilunasi di tahun 2023 ini. Sebab jika itu dilakukan, Kantor Gubernur akan ditutup.
Dia melanjutkan, untuk tiga bulan kedepan akan menjalankan pemerintahan layaknya seperti pada zaman Covid-19 yang anggarannya cuma sedikit. Yang penting, kata Bahtiar, pegawai dan ASN lingkup Pemprov Sulsel tetap mendapatkan gaji.
“Kita sudah punya pengalaman di Covid-19. Anggaplah kita masuki Covid-19 tahap ketiga,” ucapnya Kamis malam (12/10).
Lebih jauh, kata Dirjen Polkum Kemendagri itu, sebagai pemimpin Sulsel sementara, ia ingin menyelamatkan daerah ini.
“Yang harus kita lakukan (hemat). Kita atasi masalah yang ada saat ini. Kita ada uang Rp10,1 triliun, ternyata ada utang diantara itu yang harus kita selesaikan,” tukas Bahtiar. (jun-rif)
