MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar telah menerima sebanyak 7.073 aduan secara digital lewat aplikasi call center 112 War Room sepanjang tahun 2023 ini. Rinciannya melalui SP4N-LAPOR sebanyak 189 dan pengaduan melalui call center 112 sebanyak 6.884 pengaduan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismawaty Nur mengatakan, Pemkot Makassar terus memperkuat pelayanan masyarakat berbasis digital lewat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang merupakan layanan penyampaian aspirasi melalui website lapor.go.id dan juga aplikasi LAPOR.
Layanan aplikasi digital ini banyak digunakan masyarakat sebagai media dalam laporan ke pemerintah. Salah satu yang banyak masuk adalah soal pekerjaan umum.
“Dari rekapitulasi pengaduan SP4N-LAPOR!, kategori laporan terbanyak terkait sektor Pekerjaan Umum, melibatkan drainase atau gorong-gorong, persampahan atau kebersihan, banjir, permukiman, dan layanan sanitasi dan air bersih, mencapai 24 persen dengan 44 aduan,” ungkapnya, Senin (4/12).
Pada kesempatan ini, ia juga memperkenalkan inovasi Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) yang diinisiasi oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Pakandatto terdiri dari 153 orang, satu orang dari setiap kelurahan ini bertugas melaporkan langsung kepada Wali Kota melalui WhatsApp terkait persoalan persampahan di Kota Makassar.
“Pakandatto efektif karena melapor langsung ke wali kota, sehingga ditindaklanjuti oleh OPD yang berwenang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam,” tambahnya.
Peserta forum ini berasal dari sejumlah SKPD terkait masalah pekerjaan umum, Ombudsman Makassar, perwakilan tiap kecamatan, kelompok perwakilan pasyarakat pengadu, tim SP4N LAPOR dan lain sebagainya.
Para peserta dibagi menjadi dua kelompok dan melakukan diskusi. Kelompok pertama membahas drainase, persampahan, dan jalan, sedangkan kelompok kedua membahas air bersih dan sanitasi.
Mereka berdiskusi dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikan kualitas pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik di sektor Pekerjaan Umum di Kota Makassar.
Staf Ahli Bidang III, Aryati Puspa Abadi yang diketahui membuka acara terebut menekankan pentingnya optimalisasi SP4N-LAPOR untuk memperkuat Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kolaborasi penyediaan pelayanan publik.
“Integrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai visi good governance,” ujarnya. (rhm).
