SINJAI,BKM– Mobilitas penduduk antar negara kini semakin tinggi. Di balik dampak positifnya, pergerakan global ini juga membawa potensi ancaman. Pemerintah Kabupaten Sinjai pun tak tinggal diam.
Bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, Pemkab Sinjai menggagas pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Gagasan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Tanassang, Kamis (8/5/2025).
Langkah ini merupakan bentuk antisipasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Selain itu, juga sebagai upaya pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Sinjai, terutama daerah pesisir.
Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, yang mewakili Bupati saat membuka rapat, menjelaskan bahwa potensi kerawanan tidak bisa diabaikan.
“Di era globalisasi saat ini kita tahu mobilitas penduduk antar negara semakin tinggi, hal ini membawa dampak positif terhadap kemajuan daerah namun juga menyimpan potensi kerawanan termasuk TPPO dan TPPM,” jelas Andi Jefri.
Menurutnya, posisi geografis Sinjai yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan daerah ini rawan dijadikan perlintasan oleh orang asing. Karena itu, kesadaran masyarakat di tingkat desa sangat dibutuhkan.
“Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat kita perlukan untuk mewujudkan Sinjai yang aman, tertib dan kondusif dan bebas dari berbagai bentuk kejahatan transnasional,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Mulai dari aparat desa, kecamatan, aparat keamanan, hingga Kantor Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) harus bersinergi.
“Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar keberadaan orang asing justru bisa memberi kontribusi positif, bukan ancaman,” ujar Andi Jefri.
Dari rapat ini, Pemkab berharap akan lahir program-program nyata. Tujuannya jelas: Sinjai bebas dari ancaman kejahatan transnasional dan menjadi daerah yang tetap aman serta nyaman bagi semua warganya.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Abdi Widodo Subagio, perwakilan BIN Sulsel, unsur Forkopimda, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
