MAKASSAR, BKM–Hingga kini, truk-truk ukuran besar dan kecil masih bebas berkeliaran di dalam Kota Makassar. Kehadiran truk-truk ini, terutama pada jam-jam sibuk, ikut andil kemacetan di dalam kota, terutama di jalan-jalan utama, seperti Jalan AP Pettarani, Hertasing dan Jalan Sultan Alauddin.
Lebih parah lagi, selain menyebabkan kemacetan, kehadiran truk besar ini juga mengancam pengendara lainnya. Sudah sering kali terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa pengendara di jalan akibat terlindas truk.
Ironisnya, sepertinya Pemerintah Kota Makassar tak mampu dan kesulitan menyikapi aktifitas truk di dalam kota, sehingga persoalan ini berlarut-larut hingga empat tahun lamanya.
Padahal, sudah ada payung hukum yang siap digunakan untuk menindak keberadaan truk yakni Peraturan Wali Kota Makassar (Perwali) Nomor 94 Tahun 2013 tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Makassar.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang mengatakan, masih leluasanya truk beratifitas di jalan karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah kota, sehingga masih terlihat truk beraktifitas di jalan.
“Ini hanya faktor pengawasan yang tidak maksimal. Aturannya sudah ada dan sangat mengikat, tetapi tetap saja masih dilanggar,” bebernya.
Dari Hasil Pantauannya, mobil rembang 10 masih banyak melintas di AP Petarani, Jalan Sultan Alauddin dan Hertasning menuju Kabupaten Gowa.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M.Betta Mengatakan, perwali tidak perlu dicabut akan tetapi pemerintah kota terutama Dinas Perhubungan harus fokus mengakomodir kebijakan yang telah dibuat dan fokus pada jam operasional truk untuk direvisi.
“Aktifitas truk memang sudah marak terjadi. Jika perwali dicabut maka truk akan semakin marak beraktifitas, sekarang ini intinya mencari solusi,” ujarnya usai menghadiri rapat Paripurna.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Mario Said mengatakan, sudah lama dirinya prihatin akan polemik truk yang berkepanjangan.”Saya prihatin, dari dulu polemik ini tidak memiliki jalan keluar. Insya Allah saya akan menemui pak wali kota untuk meminta petunjuk mengenai hal ini,” ujar Mario Said.
Bukan hanya itu saja, Mario Said yang baru menjabat Kadishub Makassar merencanakan melakukan kunjungan ke Provinsi Sulsel mengenai polemik truk masuk kota.
“Saya akan menjadwalkan melakukan kunjungan ke pemprov Sulsel untuk mencari petunjuk terkait solusi penyelesaian masalah truk dalam kota. Apalagi, ini soal dua daerah,” ungkapnya.
Ditanya soal maraknya truk beraktifitas di jalan, mantan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Makassar ini menambahkan, selama bulan Ramadan, ia menurunkan 200 pengawai Dishub pada titik-titik yang rawan macet, termasuk pada ruas jalan yang digunakan truk untuk beraktifitas.
“200 personel kami sebar, baik itu di pasar, di jalan-jalan terutama kesibukan pada sore hari,” tambahnya.(ita-arf/war)
