MAKASSAR, BKM — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menerima kunjungan audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Rumah Jabatan Ketua DPRD, Sabtu (11/4). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis data.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, hadir langsung bersama jajaran untuk membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penguatan kualitas data statistik hingga pelaksanaan program strategis seperti sensus dan pendataan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung, Supratman menegaskan pentingnya data yang valid dan akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Ia menyebut, tanpa dukungan data yang kuat, arah pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Data yang akurat sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran. Kami di DPRD siap mendukung penguatan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi yang berkelanjutan antara DPRD dan BPS sebagai dua entitas yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan membutuhkan data yang presisi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi ini penting agar perencanaan pembangunan ke depan semakin berkualitas, terarah, dan mampu menjawab tantangan daerah secara komprehensif,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan DPRD Makassar. Ia menilai, keterlibatan legislatif sangat krusial dalam menyukseskan berbagai program statistik, terutama yang membutuhkan partisipasi luas dari masyarakat serta dukungan kebijakan dan anggaran.
Menurutnya, terdapat sejumlah agenda strategis yang saat ini menjadi fokus BPS, di antaranya pelaksanaan sensus penduduk dan sensus ekonomi, pendataan sektoral untuk mendukung program prioritas pemerintah kota, serta sinkronisasi data guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan kondisi riil di lapangan.
“Dukungan DPRD sangat kami butuhkan, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan program statistik. Dengan data yang kuat, arah pembangunan akan lebih jelas dan terukur,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks. Pemerintah Kota Makassar sendiri dalam beberapa tahun terakhir mulai mengedepankan pendekatan berbasis data dalam penyusunan program kerja dan pengambilan kebijakan.
Melalui sinergi yang terbangun antara DPRD dan BPS, diharapkan tidak hanya tercipta integrasi data yang lebih baik, tetapi juga mampu meminimalisir tumpang tindih kebijakan. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat memberikan dampak yang nyata, tepat sasaran, dan dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Makassar.
Pertemuan ini pun menjadi penegasan bahwa penguatan data statistik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kota Makassar. (Ita)
