Proyek Rusunawa Belakang Kantor Gubernur Terancam Batal

MAKASSAR, BKM — Rencana Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menghadirkan rumah susun sewa (rusunawa) di belakang kantor gubernur, Jalan Urip Sumiharjo terancam batal.
Pasalnya, hingga saat ini, belum ada aktifitas berarti yang dilakukan demi mewujudkan program tersebut. Padahal, pemprov sudah mengalokasikan anggaran lumayan banyak untuk proyek itu.
Sejak rencana ini digagas tahun 2012, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Malah, dikhawatirkan proyek itu akan sebatas rencana saja seiring dengan semakin dekatnya masa jabatan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berakhir.
Perkembangan terakhir, saat Pemprov-DPRD Sulsel menggodok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2017, anggaran pembebasan lahan untuk rusunawa tersebut terancam ditarik untuk digunakan bagi program lainnya yang lebih signifikan.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif, usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Selasa (19/9) mengatakan, Pemprov Sulsel akan melakukan perubahan pengalokasian anggaran di APBD-P. Untuk program yang sulit direalisasikan, akan dibatalkan. Kemudian anggarannya akan ditarik dan digunakan untuk program yang lebih prioritas.
“Yang sulit direalisasilan akan dicancel. Itu menjadi catatan untuk dilakukan di APBD Perubahan. Seperti anggaran untuk pembebasan tanah yang belum terpakai, akan kita pakai dulu. Kalau tidak dipakai kita akan ambil kita pakai. Karena kita banyak menutupi hal-hal yang belum tertutupi pada anggaran pokok,” ungkap Abdul Latif.
Keputusan untuk menarik anggaran rusunawa tersebut sudah menjadi sinyal proyek tersebut hanya sebatas rencana. Apalagi, tahun depan, masa jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sudah berakhir.
Sekprov Abdul Latif beberapa waktu lalu juga sempat mengemukakan jika sebuah kebijakan atau program tergantung siapa pemimpinnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Aset Sulsel, Nurlina saat dihubungi dengan singkat hanya mengatakan jika pembebasan lahan untuk proyek tersebut ditunda.
“Ditunda karena pembebasannya sangat lambat,” kata Nurlina kemarin.
Dia mengatakan, selain itu anggarannya hanya Rp20 miliar. Total butuh lebih Rp50 miliar.
“Darimana dapat dana ? Sementara APBD-P saat awal penyusunan defisit jadi program ini ditunda dan dialihkan anggarannya ke pos lain yang lebih mendesak,” jelasnya.
Dengan masa jabatan Gubernur akan berakhir, kami tentu juga berpegang pada prinsip kehati-hatian. Sementara rencana ini masih sangat panjang.
Untuk pembebasan lahan seluas 10 hektare bagi rusunawa, tahun ini, pemprov mempersiapkan anggaran hingga Rp30 miliar dengan estimasi harga saat ini sekitar Rp300 hingga Rp400 ribu per meter persegi.
Diperkirakan untuk membebaskan seluruh lahan yang akan digunakan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp57 miliar. Pembebasannya akan dilakukan secara bertahap.
Rencananya, di atas lahan di belakang Kantor Gubernur Sulsel itu, akan dibangun dua twin blok rusunawa.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan rencana menghadirkan rusunawa di areal belakang kantor gubernur masih terus berproses. Cuma saat ini, pihaknya masih memforsir penyelesaian rusunawa yang ada di Baddoka.
“Rusunawa sementara terforsir yang di Baddoka. Jadi itu dulu yang kita rampungkan,” ujarnya.
Namun dia menegaskan, jika rusunawa di areal belakang kantor gubernur akan tetap jalan. Proses pembangunannya juga dinilai cukup mudah. Begitu selesai persoalan pembebasan lahan, pembangunan fisik langsung digenjot.
Dia melanjutkan, perumahan pegawai harus menjadi bagian yang mendapat perhatian dam fasilitasi pemerintah. Karena jika berhasil diwujudkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, pemerintah provinsi berhasil menyiapkan sarana perumahan untuk pegawainya. (rhm)