Tsunami, gempa, gunung meletus, dan bencana alam lainnya membuat jutaan orang menderita. Ratusan ribu anak menjadi yatim karena kehilangan orang tua. Tidak sedikit pasangan suami-istri juga bersedih karena kehilangan buah hati. Banyak orang kehilangan harta dan tempat tinggal yang menyebabkan mereka terpaksa hidup di camp pengungsian selama beberapa hari. Mereka semua kehilangan harapan.
Bersyukurlah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memberikan semangat dan harapan baru bagi korban-korban bencana alam. Lewat evakuasi dan penanganan pasca bencana, lembaga ini memberikan “napas” baru bagi korban bencana.
Secara historis, gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 merupakan wake up call terhadap penanggulangan bencana di republik ini. Bencana alam terbesar di Indonesia itu menjadi titik awal pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setelah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia ditetapkan, Presiden SBY kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.
Selama hampir satu dekade kehadirannya, BNPB telah banyak melahirkan kehidupan baru bagi korban bencana alam. BNPB telah membangun Indonesia dari puing-puing berserakan. Melakukan evakuasi dan menyelematkan korban bencana menjadi prioritas utama lembaga ini di setiap bencana alam. Selanjutnya melakukan rehabilitasi dengan mengumpulkan puing-puing berserakan lalu membangun fasilitas perumahan baru bagi korban bencana.
Gempa bumi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 2010 menjadi salah satu bukti kinerja BNPB. Deputi Kedaruratan BNPB, Sutrisno menyatakan, penanggulangan bencana tsunami di Mentawai dilakukan sesuai prosedur. Mulai dari assesment dengan menurunkan tim melalui jalur udara dengan mencarter pesawat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sampai pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarana dan prasarana vital (www.bnpb.go.id). Begitu juga dengan perbaikan rumah penduduk yang menjadi korban gempa. Bencana alam yang mengundang perhatian dunia ini menelan korban jiwa 509 orang dan ratusan lainnya luka-luka.
Selain di Mentawai, BNPB juga terlibat dalam kegiatan evakuasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi korban bencana gunung sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara tahun 2015. Tercatat, 370 unit rumah dibangun pemerintah dalam merelokasi korban bencana letusan gunung Silabung. Sejumlah instansi ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah baru korban gunung Silabung tersebut. Mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, ormas, swasta, dan sejumlah pihak ikut berpartisipasi.
Kerja bersama BNBP dengan instansi terkait juga ditunjukkan pada penanganan korban banjir dan longsor di Manado, Sulawesi Utara, 2013. Bencana alam yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia itu juga mengundang keprihatinan banyak pihak. Evakuasi dan penanganan tanggap darurat dilakukan BNPB bersama TNI, Polri dan sejumlah pihak lainnya. khusus untuk rehabilitasi rumah korban banjir yang rusak dan hanyut, BNPB membangun 1.054 rumah baru berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Utara.
Penanganan terhadap korban bencana alam juga dilakukan BNPB dalam beberapa kasus di Sulawesi Selatan. Di antaranya banjir di Wajo dan banjir bandang di Sidrap, Sulawesi Selatan, Agustus 2017 lalu. Khusus di Sidrap, 497 jiwa terdampak langsung dari musibah banjir ini. Ratusan rumah warga rusak dan terhanyut dibawa air. Dalam dua musibah ini, BNPB telah melakukan penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana.
Kinerja BNPB yang cepat dan tangkas selama ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang. Menurut dia, lembaga ini sudah mengemban tugasnya dengan sangat baik terutama dalam bidang kemanusiaan khususnya dalam memberikan layanan tanggap darurat dan penanganan rehabilitasi pascabencana. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut BNPB sudah membangun Indonesia dari puing-puing berserakan.
“Karena pekerjaan mereka lebih banyak mengumpulkan puing-puing berserakan lalu mengubahnya menjadi tempat hunian baru. Di banyak lokasi bencana, bangunan hasil kerja BNPB sudah dinikmati korban bencana,” kata anggota legislatif asal Sulsel ini.
BNPB Diusul Jadi Kementerian
Lantaran tugas dan tanggung jawabnya yang sangat besar seperti diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007, pemerintah diminta meningkatkan status lembaga ini. Samsu Niang berpendapat BNPB tidak cocok lagi berbentuk badan seperti beberapa lembaga negara lainnya. Menurut dia, BNPB sudah harus ditingkatkan statusnya menjadi lembaga yang setingkat menteri. Bahkan jika memungkinkan dibuat menjadi kementerian baru.
Selain itu, rekrutmen dan penempatan pejabatnya, termasuk di level Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) bebas politisasi. Menurut politisi asal Sulsel ini, perbaikan status lembaga dan rekrutmen yang bebas dari kepentingan politik akan membuat lembaga ini bisa menjalankan peran-perannya lebih maksimal.
“Sejauh ini karena berbentuk badan, BNPB tidak memiliki ruang gerak yang cukup luas. Makanya pemerintah sudah perlu memikirkan perubahan statusnya menjadi lembaga negara setingkat menteri atau bahkan menjadikannya sebagai kementerian baru,” katanya.
Selain dari DPR, apresiasi terhadap kinerja BNPB juga telah dilakukan dunia internasional. Telah banyak negara-negara berkembang yang belajar lebih jauh tentang penanganan bencana di Indonesia. Bahkan atas kontribusi penting tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon menganugerahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Global Champion for Disaster Risk Reduction di ASEAN Summit Bali, pada 19 November 2012. (fachruddin palapa)
