Penolakan Angkutan Daring Mencuat Lagi

MAKASSAR, BKM — Para pengendara yang biasa berlalulalang di depan gedung DPRD dan Dinas Perhubungan Sulsel, serta kantor gubernur hendaknya berpikir untuk melintas hari ini, Kamis (28/9). Massa dari Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI) berencana menggelar demo besar-besar-besaran.
Tiga lokasi tersebut menjadi titik aksi. Demo dijadwalkan dimulai pukul 08.00 Wita. Mereka mempersoalkan masih beroperasinya angkutan umum berbasis aplikasi daring (dalam jaringan) alias online.
Rencana demo massa ini telah diantisipasi Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ratusan personel telah disiapkan untuk ditermpatkan di berbagai titik rawan terjadinya kemacetan.
”Kita sudah dapat informasi rencana aksi demo sopir angkutan umum. Tapi untuk lokasinya secara detail belum kita peroleh. Kami masih koordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini satlantas,” kata Humas Dishub Makassar Azis Sila, kemarin.
Dishub juga tengah memetakan titik-titik rawan macet akibat aksi unjuk rasa nantinya. Diantaranya Jalan AP Petta Rani, Urip Sumohardjo seputaran jembatan flyover serta Ahmad Yani.
”Kita turunkan satu peleton personel untuk berjaga di titik rawan macet. Ketika aksi berlangsung, semua personel kita terjunkan,” tambahnya.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Makassar menyatakan sikapnya terkait rencana demo massa Anggota Komisi A Zaenal Beta, mengaku tidak dapat melarang pengoperasian angkutan daring selama belum ada aturan resmi dari pemerintah pusat. Apalagi sampai membuat perda terkait jasa transportasi daring.
”Kita tidak bisa melarang atau membuat perda soal angkutan online. Karena pusat dulu yang menerbitkan aturan, baru kemudian daerah menyusul,” ujar Zaenal Beta, Rabu (27/9).
Legislator Fraksi PAN ini menegaskan, sopir angkutan umum konvensional tak perlu risau jika masyarakat beralih menggunakan jasa transportasi daring. Sebab hingga kini masih tetap ada masyarakat yang berminat menggunakan jasa transportasi konvensional.
”Buktinya, mereka dulu demo soal bus Mamminasata. Sekarang kita lihat seperti apa. Tidak terlalu diminati. Masyarakat Makassar lebih suka transporasi yang cepat dan memuaskan. Bisa singgah dan mengantar ke mana saja,” jelasnya.
Anggota dewan lainnya, Jufri Pabe menyarankan, sopir angkutan umum konvensional harusnya ikut berbenah di tengah persaingan ketat saat ini. Khususnya dalam hal pelayanan dan kendaraan yang dimiliki. Sehingga penggunanya tetap ada.
”Bagaimana masyarakat tidak beralih dan semakin berkurang menggunakan angkutan konvensional, karena kendaraaan dan pelayanannya yang tidak beres. Kadang mogok, mereka berkendara secara ugal-ugalan. Berhenti seenaknya, sementara penumpang buru-buru,” bebernya.
la juga menegaskan, tidak perlu ada perda soal itu, jika sopir petepete dan segala armada transportasi konvensional memaksimalkan pelayanan terhadap penumpang. “Evaluasi saja bagaimana pelayanannya ke penumpang. Itu kuncinya,” tandas Jufri Pabe. (arf-ita/rus)