Hari Ini, Angkutan Umum Mogok Massal

MAKASSAR, BKM — Angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kawasan Mamminasata menggelar aksi mogok massal hari ini, Rabu (31/10). Pengemudi becak motor (bentor) juga akan terlibat di dalamnya.
Ketua Organda Makassar Sainal Abidin menyampaikan hal itu, kemarin. Kata dia, mogok massal dilakukan untuk menyikapi pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang didalamnya juga mengatur operasional taksi daring (dalam jaringan) alias online.
Menurut Sainal, aksi ini digelar untuk memperingati hari berkabung angkutan konvensional, setelah satu tahun berduka karena ketidaktegasan dalam menerapkan aturan yang ada.
Pengemudi angkutan umum akan melakukan mogok operasi mulai pukul 08.00 hingga 24.00 Wita. Adapun titik kumpulnya akan dipusatkan di depan kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Sumohardjo.
Dalam tuntutannya, pihak asosiasi menginginkan bahwa pelaksanaan beberapa poin dari PM 108 bisa dijalankan secara efektif. Seperti pengenaan stiker, penerapan tarif, pembatasan kuota dan berhenti melakukan perekrutan driver online.
“Stiker dan nomor polisi yang digunakan juga harusnya memberikan tanda khusus. Pelaksanaannya ahrus sesuai dengan PM Nomor 26 Tahun 2017, dengan ukuran 6 cm di kaca depan dan belakang,” jelasnya.
Pihaknya juga keberatan mengenai sanksi yang diberikan kepada perusahaan aplikasi yang diserahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara di Kominfo belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.
“Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, artinya aplikasi masih berkuasa melakukan aktivitasnya yang berdampak kepada pengemudi. Aturan tersebut hanya melakukan gerakan lempar batu sembunyi tangan,” cetusnya.
Menanggapi rencana demo ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin menegaskan, kedua pihak baik angkutan konveksional dan daring sudah melakukan kesepakatan. Dirinya menduga ada oknum yang mencoba memprovokasi angkutan konvensional.
“Jangan sampai ada yang kompor-kompori ke kiri atau kanan. Sesuai laporan yang saya terima sudah mendekati kesepakatan. Ini kita lagi carikan jalan keluar. Bagi pemerintah ini sangat dilematis sekali,” tandasnya.
SYL menegaskan, pihaknya tak ingin membela salah satu dari kedua pihak. Sebab, selama ini jalan tengah terus dilakukan, seperti mengarahkan taksi konvensional untuk mulai menerapkan sistem aplikasi dalam operasional mereka.
Menurut mantan bupati Gowa dua periode ini, kebutuhan masyarakat akan taksi daring tak bisa dielakkan lagi. Dirinya hanya meminta apa yang ada di Sulsel tak seperti di daerah lainnya.
“Saya berharap mereka sendiri bisa memaklumi dan jangan ikut-ikutan dengan provinsi lain. Sama-sama mau dilihat kedepannya. Konvensional sudah paham, yang tarif bawah dan atas,” katanya.
Seperti diketahui, dalam PM 108 ada beberapa poin yang ditekankan. Diantaranya, penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan, pengenaan stiker pada kendaraan di sisi depan dan belakang, serta beberapa poin lainya.
PM 108 Tahun 2017 itu resmi diberlakukan pada tanggal 1 November hari ini. Namun, terdapat masa transisi selama tiga bulan dalam menerapkan beberapa poin dalam PM 108 tersebut. Diantaranya, penyesuaian SIM, Uji KIR dan operasinya.
Menyusul rencana mogok massal angkutan umum hari ini, Dinas Perhubungan Kota Makassar mempersiapkan 70 personelnya untuk bersiga di sekitaran titik-titik aksi yang rawan terjadinya kemacetan. Yakni Jalan Urip Sumohardjo dan AP Petta Rani.
Selain itu, menurut Kadishub Makassar Mario Said, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar mempersiapkan mobil dalmas untuk mengevakuasi penumpang yang ditelantarkan di tepi jalan.
Mario menilai, aksi demo yang digelar sopir angkutan umum konvensional hari ini rawan terjadi penelantaran penumpang.
“Kita sudah minta Satpol PP Makassar membantu persiapkan mobil dalmas mengantisipasi terjadinya penelantaran penumpang. Dari Dishub Makassar mobilnya baru satu. Jadi kami minta Satpol PP Makassar ikut terlibat untuk ini,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani menyebut, ada 1.573 personel kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Polisi wanita (polwan) juga dilibarkan dalam pengamanan ini. (rhm-arf-ish/rus)