MAKASSAR, BKM–Masa jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur, Agus Arifin Nu’mang akan berakhir April mendatang. Sebelum gubernur dan wakil gubernur hasil Pilgub 2018 terpilih, Pemerintah Pusat harus menyiapkan caretaker atau penjabat gubernur di provinsi ini.
Selain berasal dari birokrasi Kementerian Dalam Negeri, caretaker gubernur tidak menutup kemungkinan berasal dari TNI/Polri. Tergantung pertimbangan pemerintah pusat.
Seperti dikutip dari laman resmi www.kemendagri.go.id, disebutkan pemilihan seorang pejabat menjadi karteker karena sejumlah pertimbangan dan kajian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam pengangkatan seorang Penjabat Gubernur tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan kajian. Tak menutup kemungkinan penjabat atau pelaksana tugas (plt) berasal dari luar kemendagri seperti institusi kepolisian atau TNI.
Misalnya, kenapa saat pemilihan kepala daerah tahun kemarin, ia mengangkat Mayor Jenderal Soedarmo menjadi Penjabat Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu jadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Pertimbangannya, adalah tingkat kerawanan daerah bersangkutan.
Namun, soal kriteria ideal yang akan menggantikan dirinya sebagai orang nomor satu di Sulsel, Syahrul lebih condong memilih berasal dari pamong alias birokrat.
“Tentu saja pamong yang paling utama. Kalau saya di sini mau itu,” kata Syahrul di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (2/2).
Dia menganologikan, Sulawesi Selatan ibaratnya sebuah bus. Maka yang paling pas mengemudikan bus adalah supir bus. Bukan pilot pesawat.
“Yang paling ngerti kalau membawa bus yang baik tentu supir bus. Kalau pilot pesawat yang masuk nanti penumpang takut di atasnya. Jika para penumpang bus mengetahui jika yang mengemudikan bus seorang pilot pesawat jet, penumpang bisa mati rasa.
Namun dia tidak mematok caretaker yang akan menggantikannya adalah pejabat pusat yang berasal dari Sulsel. Dia tak mau dinilai egosentris. Siapapun yang jelas memiliki kapasitas dan kapabilitas.
Kendati pilihannya condong ke pamong, namun menyatakan tidak mau dibenturkan dengan TNI Polri karena selama ini dua institusi sudah berperan dan memiliki andil membawa Sulsel menjadi provinsi yang maju.
Sebelumnya, beredar informasi jika peluang caretaker di Sulsel berasal dari TNI/Polri karena provinsi ini masuk dalam zona merah Pilkada
Seperti diketahui hasil pemetaan Polri dan BIN, Pilkada Sulsel masuk kategori zona merah.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Sulsel, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikonfirmasi terkait penjabat gubernur dari kalangan militer dan kepolisian mengakui hal tersebut bisa saja terjadi. Pasalnya jumlah pejabat eselon I di Kemendagri sangat terbatas.
“Tahun inikan terlalu banya ada 17 provinsi yang Pilkada. Tidak mungkin eselon I Kemendagri saja, tak menutup kemungkinan dari departemen (instansi) lain,” katanya.
Berdasarkan informasi yang beredar sudah ada dua jenderal dari Polri yang diusulkan Mendagri ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi Penjabat Gubernur. Yaitu Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Irianto di Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. (rhm)
